Kini Backlog Rumah Tinggal 9,9 Juta Unit
Backlog atau kekurangan pengadaan rumah di Indonesia menurun hampir 3 juta unit selama tiga tahun terakhir. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2023 backlog rumah tinggal 9,9 juta unit dibanding tahun 2020 yang masih 12,75 juta unit. Dengan demikian saat ini tinggal 9,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Pada periode yang sama juga menurun persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak, dari 29,4 juta pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta unit tahun 2023.
“Data Susenas menyebutkan backlog kepemilikan rumah sudah turun dari 12,75 juta pada tahun 2020 menjadi 9,9 juta unit tahun 2023. Begitu pula persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak, berkurang pada periode yang sama dari 29,4 juta menjadi 26,9 juta unit,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, seperti dikutip keterangan tertulis Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Senin (15/1/2024).
Menurut Iwan, kunci utama kesuksesan penanganan backlog perumahan itu adalah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang real estate, perbankan, masyarakat, sampai entitas bisnis. Dengan kolaborasi itu makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa memiliki rumah sendiri yang tercermin dari penurunan angka backlog tersebut.
Ia menambahkan, Kementerian PUPR sendiri menjalankan beberapa strategi selama 2020-2024 untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat terutama MBR. Yaitu, dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Sejuta Rumah melalui kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, menerapkan sistem regulasi yang harmonis, serta memanfaatkan inovasi teknologi guna mempercepat penyediaan rumah tersebut. Salah satu bentuknya adalah pengembangan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) dengan pembiayaan dari dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan. “MBR bisa mengembangkan sendiri lebih lanjut rumah inti itu sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing,” pungkas Iwan.