Selasa, November 3, 2026
HomeBerita PropertiRealisasi KUR Perumahan Baru Rp29,17 Triliun, Bedah Rumah Masih Progress Fisik

Realisasi KUR Perumahan Baru Rp29,17 Triliun, Bedah Rumah Masih Progress Fisik

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat, hingga 1 November 2026 realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp29,17 triliun, yang disalurkan kepada 119.790 debitur atau 70,85 persen dari Rencana Target Penyaluran (RTP) 2026.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, saat memaparkan perkembangan realisasi KUR Perumahan dalam rapat evaluasi pelaksanaan program PKP di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Pemerintah cq Kemenko Perekonomian mengalokasikan kuota KUR Perumahan sebanyak Rp36 triliun tahun ini, yang kemudian menurut Menteri PKP Maruarar Sirait ditambah menjadi Rp50 triliun. Dengan demikian realisasi KPP tersebut baru 58 persen dari target, saat sisa waktu tinggal 2 bulan tahun ini.

Menteri PKP di hari yang sama saat menerima jajaran direksi bank BTN yang dipimpin Dirut Nixon LP Napitupulu, meminta bank spesialis pembiayaan perumahan itu menggenjot penyaluran KUR Perumahan, selain KPR FLPP yang realisasinya juga masih jauh dari target (sekitar 64 persen).

Baca juga: Realisasi Tinggi, Kuota KUR Perumahan Tahun Ini Dinaikkan Jadi Rp50 Triliun

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel dalam rapat yang sama menyampaikan laporan Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026.

Ia menjelaskan, Kementerian PKP telah mengalokasikan 92,64 persen alokasi anggarannya untuk belanja yang mendukung pelaksanaan program fisik perumahan. Sedangkan 7,36 persen untuk dukungan manajemen.

Kementerian PKP memproyeksikan realisasi anggaran mencapai 94,60 persen pada awal Desember 2026, dan 97,37 persen pada 31 Desember 2026.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah menjadi salah satu prioritas utama, dengan alokasi anggaran Rp8,64 triliun atau 68,98 persen dari total anggaran yang dipaparkan.

Anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas 400.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai wilayah Indonesia. Realisasinya hingga Oktober 2026 mencapai Rp7,1 triliun atau 82,24 persen dari pagu program, dalam bentuk progress perbaikan rumah.

Baca juga: Tinggal 2 Bulan, Realisasi FLPP Baru 52 Persen, KUR Perumahan 55 Persen, Bedah Rumah Belum Jelas

Pelaksanaan program Bedah Rumah didukung 3 direktorat jenderal. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menangani alokasi 160.000 unit, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan masing-masing menangani 120.000 unit.

Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas dengan realisasi fisik program Bedah Rumah 96,85 persen, yakni 48.774 unit dari target 49.880 unit. Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat realisasi 96,84 persen, Bali 95,90 persen, Riau 95,64 persen, dan Bengkulu 95,63 persen.

Selain KUR Perumahan dan BSPS serta FLPP, dalam rapat dilaporkan juga perkembangan realisasi pembangun rusun di IKN dan sejumlah kota, serta progress pembangunan rumah )huntap) di 3 daerah bencana banjir di Sumatra.

Berita Terkait

Ekonomi

Pemerintah Klaim Ekonomi Indonesia Makin Tangguh

Tiga indikator makroekonomi yang dirilis, Senin, 2 November 2026,...

Oktober Neraca Dagang RI Tetap Surplus Kendati Sedikit Turun

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Senin (2/11/2026), neraca perdagangan...

Kendati Menurun, Inflasi Oktober Masih Tinggi, Disumbang Lonjakan Harga Bahan Makanan

Laporan Badan Pusat Statistik, Senin (2/11/2026), mengungkapkan, inflasi Indeks...

Manufaktur RI Makin Ngegas, Tapi Penyerapan Tenaga Kerjanya Masih Lemah

Serupa dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKK) versi Kemenperin, S&P...

Berita Terkini