Kementerian PKP Bedah Rumah di Kampung Ambon
Kampung Ambon (Kompleks Permata) di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan peredaran narkoba yang tinggi.
Untuk memberantasnya, polisi sudah berulangkali melakukan penggerebekan. Khusus Oktober 2026, penggerebakan Kampung Ambon dilakukan selama 5 kali. Yakni pada 9 Oktober, 13-14 Oktober, 15 Oktober, 21 Oktober dan terakhir 23 Oktober.
Pada Sabtu, 24 Oktober 2026, ke kampung itulah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) datang. Meninjau calon penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tidak layak huni (RTLH).
Ara datang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto, dan Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, beserta jajaran masing-masing.
Mengutip keterangan Kementerian PKP, kunjungan tersebut untuk memastikan pelaksanaan bedah rumah berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam kesempatan itu, rombongan berdialog langsung dengan 3 calon penerima bantuan. Yakni, Ester Yacoba Sumakul, Ronald Yeesy Teterissa, dan Saamena A.C., sekaligus melihat kondisi hunian mereka.
“Bedah rumah ini dikerjakan cepat dan selesai pada malam Natal, 24 Desember. Nanti Ibu saya kirimkan satu pohon Natal, ya,” kata Menteri Ara kepada Ester.
Ester (60) tinggal seorang diri di rumah seluas sekitar 50 m2. Kondisi rumah memerlukan perbaikan menyeluruh. Mulai dari struktur atap yang rapuh, lantai yang rusak parah, hingga penutup atap berbahan asbes yang sudah rusak berat dan bocor saat hujan. Rumah juga belum memiliki fasilitas sanitasi dan penghawaan memadai.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, kondisi sosial ekonomi dan kelayakan hunian menjadi pertimbangan penting dalam penentuan penerima bantuan, sehingga program dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Ibu Ester masuk kategori desil 1, karena kondisi rumahnya yang rusak parah. Beliau juga sudah berumur 60 tahun, tidak bekerja, serta tinggal sendirian,” ujar Amalia. Pekerjaan bedah rumah di Kamoung Ambon, dijadwalkan dimulai 10 November 2026 dan selesai 24 Desember 2026.
Baca juga: Rumah Tidak Layak Huni di Jakarta 823.000, Dapat Bantuan Renovasi 10.000
Tahun ini DKI Jakarta mendapat jatah BSPS untuk 10.300 RTLH, meningkat sangat signifikan dibandingkan 158 unit pada 2025, namun masih sangat jauh dari mencukupi dibanding 820 ribuan RTLH yang ada di Jakarta.
Dari 10.300 kuota bedah rumah di Jakarta itu, sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Rinciannya Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Utara 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, serta Kepulauan Seribu 300 unit.
Khusus Jakarta Barat, kuota 2.000 unit itu tersebar di 8 kecamatan dan 50 kelurahan. Kecamatan Cengkareng memperoleh alokasi 213 unit.
Menteri PKP menjelaskan, percepatan program bedah rumah harus diiringi dengan sosialisasi yang luas agar masyarakat mengetahui mekanisme, persyaratan, dan manfaat program. Dengan demikian, pelaksanaan bantuan dapat berlangsung merata, transparan, dan tepat sasaran.
Menteri Ara tak lupa menyosialisasikan kemudahan MBR mendapat bantuan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026, yang meyederhanakan syarat dan ketentuan tanpa tanpa mengurangi prinsip ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Baca juga: Bedah Rumah di Menteng Tenggulun Sudah Kelar dan Dihuni, IAI Minta Kementerian PKP Segera Resmikan
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengapresiasi pelaksanaan program bedah rumah di Kampung Ambon, karena mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, sekaligus membantu membersihkan wilayahj tersebut dari peredaran narkoba bila program dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Terima kasih Bapak Menteri PKP, Mendagri, dan Kepala BPS sudah masuk ke Kampung Ambon, dan menemukan rumah yang tepat sasaran untuk dibedah,” kata Dadang.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman, sekaligus memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam dialog dengan warga, Menteri PKP juga menyampaikan, perbaikan RTLH perlu didukung upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Pemerintah mendorong integrasi program perbaikan rumah dengan pemberdayaan ekonomi, serta kepastian hukum atas hunian MBR.
Baca juga: Jakarta Kota Nomor 33 Terkaya di Dunia, Tapi Tidak Punya Program Perbaikan Rumah Kumuh
Kementerian PKP berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam program pemberian 1 juta sertifikat rumah gratis bagi MBR yang memenuhi persyaratan.
Program ini diharapkan membantu MBR memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan rumah, dan meningkatkan rasa aman dalam menempatinya.
Menteri PKP juga menyosialisasikan dukungan permodalan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga. Di Jakarta, sekitar 250.000 MBR disebut telah diberdayakan melalui program PNM.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai institusi terkait, program BSPS diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tapi juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh dalam meningkatkan kualitas hidup MBR.