Tinggal 2 Bulan, Realisasi FLPP Baru 52 Persen, KUR Perumahan 55 Persen, Bedah Rumah Belum Jelas
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pembiayaan, serta percepatan penyelesaian kendala di lapangan, terkait realisasi penyaluran subsidi pemilikan rumah (KPR) dengan skim FLPP dan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan atau kredit program perumahan (KPP).
Ia menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi evaluasi capaian KUR Perumahan dan FLPP di Jakarta, Senin (19/10/2026). Rapat melibatkan BP Tapera sebagai penyalur FLPP, perwakilan konsumen, asosiasi pengembang, dan bank-bank penyalur KPR FLPP dan KPP.
“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mempercepat pencapaian target penyaluran FLPP dan KUR Perumahan tahun ini,” kata Menteri Maruarar seperti dikutip keterangan resmi Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
BP Tapera mengungkapkan, per 19 Oktober 2026 realisasi KPR FLPP baru 184.342 unit atau 52,67 persen dari target 350.000 unit tahun ini. Terdiri atas 184.318 unit KPR rumah tapak dan 24 unit KPR rumah susun.
BP Tapera mencatat terdapat potensi permintaan 39.830 unit yang (rumahnya) masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit. Sedangkan suplai rumah subsidi yang tersedia 28.208 unit.
Bila seluruh potensi permintaan tersebut dapat direalisasikan, akumulasi penyaluran diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target tahunan.
Data berjalan Oktober 2026 menunjukkan, realisasi bulanan telah mencapai 19.334 unit per 19 Oktober. Melampaui realisasi sepanjang Oktober 2025 yang tercatat 14.746 unit. Data ini menjadi momentum memperkuat strategi pemasaran, mempercepat proses pembangunan rumah dan akad kredit, serta menyelaraskan ketersediaan rumah dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga: Program Bedah Rumah: Hingga September Baru 23.741 Unit yang Selesai Direnovasi
KUR perumahan
Sementara untuk KUR perumahan atau KPP, selama 1 Januari-18 Oktober 2026 total penyaluran pembiayaan telah mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur.
Kementerian PKP menyebut, realisasi itu setara 68,21 persen dari target Rencana Target Pagu (RTP) 2026 senilai Rp40,67 triliun.
Dari sisi permintaan (demand), penyaluran mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target RTP sisi demand.
Meliputi pembiayaan renovasi rumah Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur (perorangan), pembelian rumah senilai Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur, serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.
Sementara dari sisi penyediaan (supply), realisasi pembiayaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target RTP sisi supply. Yaitu kepada pengembang perumahan sebesar Rp5,47 triliun, pedagang bahan bangunan Rp2,94 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp1,06 triliun.
Namun, sebagai catatan, angka RTP Rp40,67 triliun itu berbeda dengan klaim Menteri Maruarar sebelumnya yang berkali-kali menyebut KPP banyak diminati, sehingga pemerintah cq Kemenko Perekonomian menambah kuotanya tahun ini menjadi Rp50 triliun dari sebelumnya Rp36 triliun. Kalau mengacu pada kuota Rp50 triliun ini, realisasi KUR Perumahan hingga 18 Oktober 2026 baru sekitar 55 persen.
Menteri PKP meminta bank-bank BUMN, BPD, dan bank swasta meningkatkan kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan. “Perluasan partisipasi perbankan menjadi kunci untuk memperbesar akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem perumahan nasional,” ujar Ara.
Ia menyatakan perlunya fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM, sehingga mereka juga memiliki kesempatan untuk punya rumah sendiri. Sejauh ini Bank BRI dan BTN masih menjadi penyalur KPP terbesar, dan untuk BPD realisasi penyaluran tertinggi (dari RTP) dipegang BPD Jawa Tengah.
Baca juga: BP Tapera Proyeksikan Realisasi FLPP Tahun Ini 210.100 Unit
Bedah rumah
Sementara untuk program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), realisasi pelaksanaan terkininya tidak dibahas dalam rapat. Tahun ini Kementerian PKP menargetkan merenovasi 400. 000 RTLH di seluruh Indonesia.
Menteri Ara hanya menjelaskan, agenda gentengisasi akan berjalan searah dengan program bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi.
Program diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan UMKM, termasuk produsen serta pemasok bahan bangunan.
Sebagai upaya mempercepat realisasi FLPP, KPP, dan bedah rumah hingga akhir tahun, Kementerian PKP merencanakan tiga agenda strategis dengan mengundang Presiden Prabowo menghadirinya.
Yaitu, peluncuran program gentengisasi dengan 2,4 juta genteng pada 8 November 2026, akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026, serta akad massal 30.000 rumah subsidi di Bekasi, Jawa Barat, pada 31 Desember 2026.