Program Bedah Rumah: Hingga September Baru 23.741 Unit yang Selesai Direnovasi
Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Anggoro Putro melaporkan progres pelaksanaan program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS) akhir pekan lalu dalam rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).
Seperti dikutip keterangan Kementerian PKP, hingga September sebanyak 336.176 rumah tidak layak huni (RTLH) yang diusulkan di seluruh Indonesia telah diverifikasi, dengan 188.356 unit direkomendasikan untuk direnovasi.
Dari jumlah itu, sebanyak 142.700 unit sudah memasuki tahap pengerjaan fisik, dengan 85.649 unit berada pada tahap 0–30 persen, 33.310 unit di tahap 30 hingga kurang dari 100 persen, dan 23.741 unit telah selesai direnovasi 100 persen.
Anggoro juga menyampaikan perkembangan tingkat kelolosan program bedah rumah secara nasional. Dari 336.130 unit yang telah diverifikasi dan diinput ke GO-PKP, sebanyak 188.323 unit dinyatakan lolos atau sekitar 56 persen.
Sejumlah provinsi mencatat tingkat kelolosan di atas rata-rata nasional, salah satunya Sulawesi Tenggara. Sementara tingkat kelolosan di DKI Jakarta terbilang paling rendah, di bawah 10 persen, kendati sekarang sudah membaik menjadi 22 persen.
Anggoro menyatakan, peningkatan angka kelolosan RTLH yang bisa direnovasi itu, salah satunya didukung oleh kemudahan persyaratan dalam ketentuan baru melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026.
Ia menyebut, regulasi baru itu paling signifikan mendorong percepatan pelaksanaan program bedah rumah.
“Dalam Permen itu, persyaratan menempati rumah tidak layak huni tiga tahun dipangkas menjadi satu tahun. Kemudian batas waktu tidak menerima bantuan yang tadinya 10 tahun, diperpendek menjadi lima tahun. Untuk bukti penguasaan tanah, cukup menggunakan surat keterangan pernyataan menempati yang diketahui lurah atau kades, tidak harus berupa sertifikat,” jelas Anggoro.
Baca juga: Realisasi Bedah Rumah Baru 33,37 Persen, KUR Perumahan 52,58 Persen
Kementerian PKP akan terus melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap satuan kerja di daerah, guna memastikan berbagai kendala pelaksanaan bedah rumah di lapangan bisa segera ditangani.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program, sekaligus mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan rumah layak huni.
Menteri PKP meminta percepatan pelaksanaan program bedah rumah, dengan mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala di lapangan, agar target renovasi 400.000 RTLH tahun ini tercapai.
Ia mengaku senang kinerja pelaksanaan program bedah rumah di sejumlah berjalan baik, kendati ada juga yang kurang seperti Jakarta dan Papua. “Ini harus diperbaiki,” tegas Menteri Maruarar.
Baca juga: Rumah Tidak Layak Huni di Jakarta 823.000, Dapat Bantuan Renovasi 10.000
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul mengungkapkan, program bedah rumah menjadi salah satu fokus percepatan Kementerian PKP dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai langkah percepatan, pemberian kemudahan, dan relaksasi telah dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.
“Kita sudah melakukan langkah-langkah percepatan, kemudahan, dan juga relaksasi dan diakselerasi di 3,5 bulan terakhir tahun ini. Kita optimis dengan strategi ini, bisa optimal mencapai target realisasi 400 ribu unit rumah tahun ini,” kata Didyk.
Hingga September, secara keseluruhan realisasi anggaran Kementerian PKP termasuk untuk program BSPS baru mencapai sekitar 39 persen.