Per 16 September 2026 Realisasi FLPP Baru 150.750 Unit dari Target 350.000 Unit
Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem perumahan nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam konferensi pers program prioritas pemerintah yang diadakan Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Konferensi pers yang dibuka Kepala Bakom Muhammad Qodari itu dihadiri juga oleh para pejabat tinggi Kementerian PKP dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nughroho.
“Percepatan penyediaan rumah MBR membutuhkan kerja sama seluruh ekosistem perumahan. Mulai dari pemerintah, perbankan, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga masyarakat penerima manfaat,” kata Maruarar.
terkait hal itu, Komisioner Heru menyatakan, BP Tapera menjalankan perannya melalui penyaluran pembiayaan subsidi perumahan dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebagai salah satu instrumen utama untuk membantu MBR memiliki rumah.
Ia mengungkapkan, per 16 September 2026 realisasi penyaluran pembiayaan FLPP mencapai 150.750 unit rumah subsidi dengan nilai pembiayaan Rp18,75 triliun.
Capaian tersebut merupakan bagian dari target FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp45 Triliun.
Baca juga: Realisasi Bedah Rumah Baru 33,37 Persen, KUR Perumahan 52,58 Persen
Proses penyaluran pembiayaan terus berjalan melalui berbagai tahapan. Hingga 16 September 2026, terdapat 16.786 unit rumah yang telah lolos subsidi checking, 6.102 unit dalam proses analisa kredit, 2.839 unit pada tahap SP3K, 16.755 unit dalam proses trilogi, serta 6.081 unit pada tahap akad kredit. Dengan demikian dalam waktu dekat ada potensi realisasi sebanyak 48.683 unit lagi.
Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skim FLPP terbesar masih dipegang Bank BTN sebanyak 69.358 unit, diikuti Bank Syariah Nasional (BSN) 37.001 unit, Bank BRI 16.564 unit, dan Bank BNI 10.969 unit.
Penerima subsidi FLPP terbanyak juga masih pekerja swasta sebanyak 92.934 unit atau 61,65 persen. Disusul wiraswasta 26.779 unit atau 17,76 persen, kelompok lainnya 16.433 unit atau 10,90 persen, PNS 12.341 unit atau 8,19 persen, serta anggota TNI/Polri 2.263 unit atau 1,50 persen.
Baca juga: Respon Statistik Perumahan BPS, Menteri PKP: Teruslah Sampaikan yang Benar, Bukan yang Enak Didengar
Tahun lalu realisasi FLPP mencapai 278.868 unit, tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak 2015, namun masih jauh dari target 350.000 unit.
Pemerintahan Prabowo Subianto sendiri menetapkan target ambisius pengadaan rumah rakyat setiap ahun sebanyak 3 juta unit.
Selain melalui pengadaan rumah baru dengan dukungan FLPP, target itu akan dicapai melalui pembangunan rumah di pedesaan dan kawasan pesisir serta renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Namun, sampai sekarang program pembangunan rumah di pedesaaan dan kawasan pesisir itu praktis belum berjalan.
Sementara perbaikan RTLH atau program bedah rumah alias Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tahun ini hanya ditargetkan untuk 400.000 rumah dari sekitar 18 juta RTLH yang ada di seluruh Indonesia menurut BPS.