Menkeu: Agustus 2026 Penerimaan Negara Tumbuh 25,4 Persen, Utang on Track, Defisit Terjaga

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel.

“Hingga akhir Agustus kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer positif (surplus), defisit tetap terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan masih on track,” kata Menkeu Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ia didampingi Wamenkeu Juda Agung dan para petinggi Kemenkeu.

Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target. Sementara belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun, sehingga defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN ditetapkan 2,68 persen PDB, yang kemudian diperlebar menjadi 2,88 persen, masih di bawah batas maksimal 3 persen yang diizinkan UU Keuangan Negara.

Menkeu menjelaskan, penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama 2025. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.

Sementara belanja negara tumbuh lebih rendah, 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau meningkat 33 persen secara tahunan (yoy). “Percepatan belanja harus tetap diiringi prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Suahasil.

Baca juga: Menkeu Suahasil Klaim Ekonomi Indonesia Sangat Tangguh

Terkait hal itu, ia juga menyampaikan fungsi perlindungan masyarakat pada APBN melalui berbagai program. Antara lain subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap daya beli masyarakat. Semuanya harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kredibilitas fiskal melalui defisit yang terkendali.

“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai program seperti subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi. Karena itu APBN-nya harus tetap kredibel. Pendapatan kita perkuat, belanja harus makin efektif, produktif, dan efisien,” jelasnya.

Pembiayaan utang
Tentang realisasi pembiayaan utang neto pemerintah, hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp506 triliun. Suahasil menyebutnya masih sesuai rencana atau on track.

Baca juga: Purbaya: Ekonomi Indonesia akan Tumbuh Hingga 8 Persen Selama Saya Masih Menjabat

Target total pembiayaan utang neto 2026 mencapai Rp832,2 triliun, dengan target Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp799,5 triliun, dan target pinjaman neto Rp32,7 triliun.

“Jadi, realisasi pembiayaan utang itu masih on track. Kita akan perhatikan terus ke depan dan kita laporkan terus,” ujar Menkeu.

Ia menjelaskan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tetap solid. Menkeu menyatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Salah satu indikator yang dipantau, adalah pergerakan yield spread (selisih imbal hasil) SBN terhadap US Treasury (surat utang pemerintah AS) yang relatif rendah dibanding beberapa negara laina. Spread Indonesia tercatat hanya sekitar 217 basis poin lebih tinggi dari US Treasury, di bawah Filipina, Brasil, dan India.

“Jadi, Indonesia relatif oke. Spread 217 basis poin itu tetap (punya daya tarik) untuk mengundang pemodal asing masuk dengan membeli SBN kita,” terang Menkeu.

Baca juga: Menkeu: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, RAPBN 2027 Dirancang Ekspansif

Di pasar perdana, minat investor juga terlihat dari tingginya rasio bid to cover dalam lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang SUN tercatat 1,88 kali, sedangkan pada lelang SBSN mencapai 2,53 kali.

Pembiayaan investasi
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga terus menjalankan pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN.

Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp62,6 triliun untuk mendukung program pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dana disalurkan kepada sejumlah lembaga dan badan, antara lain Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), BP Tapera (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Ini semua untuk investasi. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membuat supaya cadangan beras tetapcukup. Apalagi kita sekarang mau masuk siklus kemarau yang estimasinya cukup panjang,” ungkap Menkeu.

Baca juga: Menkeu: Penerimaan Negara Kuat, Juli Defisit Fiskal Baru 0,9 Persen

Untuk sektor perumahan, APBN telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp11 triliun. Melalui program FLPP, penyaluran telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun.

Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan dana abadi Rp15 triliun untuk lembaga beasiswa LPDP. Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Jika ditambah dengan penerima melalui program kolaborasi, jumlah penerima manfaat telah mencapai lebih dari 37.000 orang.

Pembiayaan kepada Bulog digunakan untuk mendukung pengamanan cadangan beras pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk menyejahterakan petani, menstabilkan harga, serta menjamin ketersediaan beras.

Sementara LMAN mendapat dukungan pembiayaan untuk membantu pengadaan dan pengelolaan lahan bagi proyek-proyek strategis pemerintah. Dengan dukungan tersebut, kebutuhan pertanahan dalam pelaksanaan proyek strategis dapat dipenuhi.