Menkeu: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, RAPBN 2027 Dirancang Ekspansif
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid tahun 2027 meskipun perekonomian global diperkirakan masih diliputi ketidakpastian yang tinggi.
Menkeu menyampaikan hal itu dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebelum Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta pada hari yang sama.
“Tahun 2027 pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional tetap solid, seiring terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” kata Purbaya dikutip dari keterangan Kemenkeu.
Ia menyebutkan, pengalaman dalam merespons dinamika perekonomian global selama tahun 2026, menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.
Optimisme tersebut tercermin dalam RAPBN 2027 yang didesain ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun, tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026.
Sementara belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp671,2 triliun.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan (melalui belanja negara) ke perekonomian,” jelas Menkeu.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp517,4 triliun dan hibah Rp0,7 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.
Baca juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi
Di sisi belanja, pemerintah mengarahkan pada belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat. Dalam RAPBN 2027, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9 persen dari outlook 2026. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.362,2 triliun, dan transfer ke daerah Rp735,0 triliun.
RAPBN 2027 difokuskan pada 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Yakni, kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Kebijakan belanja pemerintah pusat difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakatujar Menkeu Purbaya.
Untuk sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp820,9 triliun pada RAPBN 2027. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Sementara anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada RAPBN 2027 mencapai Rp549,9 triliun, atau tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan 2026. Anggaran tersebut menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Lebih lanjut, anggaran kesehatan dan ketahanan pangan juga tetap mendapat perhatian dengan alokasi masing-masing sebesar Rp244,9 triliun dan Rp195,3 triliun.
APBN alat perjuangan
Presiden Prabowo dalam pidatonya menekankan filosofi utama penganggaran negara, bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tapi instrumen nyata untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita, instrumen untuk melindungi rakyat, alat memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” ucap Presiden.
Presiden menjelaskan, di tengah ketidakpastian kondisi global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang solid. Kebijakan fiskal yang berani namun berhati-hati, menjadi kunci utama stabilitas tersebut.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya,” tegas Presiden Prabowo.
Kepala Negara pun menyampaikan apa yang sudah disampaikan Menteri Purbaya di atas, dengan menyebutkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibanding target tahun ini yang 5,4 persen.
Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Mulai 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.250 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal, harus mendapat lebih,” ungkap Presiden.
Baca juga: Menkeu Purbaya Optimis Ekonomi 2027 Tumbuh Hingga 6,5 Persen. Ini Aneka Kebijakan yang Mendukungnya
Di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan penyelesaian menyeluruh perbaikan sarana dan prasarana sekolah di seluruh penjuru tanah air, demi menjamin mutu belajar-mengajar secara nasional.
“Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan, akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita,” tutur Presiden.
Presiden juga menyoroti pentingnya menegakkan kedaulatan ekonomi nasional di pasar komoditas global, dengan mendorong pembentukan bursa komoditas strategis yang berbasis di dalam negeri.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran lembaga negara, pemerintah daerah, dan segenap rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga kedisiplinan anggaran, serta mengawal eksekusi belanja negara agar berdaya guna secara langsung bagi masyarakat.
“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Besar harapan saya pembahasan RAPBN 2027 (antara pemerintah dan DPR), dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat dan bangsa,” pungkas Kepala Negara.