Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Minta Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, dalam pidato kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Presiden dalam pidatonya, RAPBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat, melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara.
“Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan kita jaga di kisaran 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, nilai tukar rupiah di kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat,” kata Presiden dikutip dari keterangan BPMI Sekretariat Presiden (Sretpres), Jumat (14/8/2026).
Selain itu pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0 sampai 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka turun ke rentang 4,3 sampai 4,87 persen, serta rasio gini membaik menjadi 0,362 sampai 0,367.
Presiden menegaskan angka tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten, optimalisasi pendapatan negara, minimalisasi kebocoran penerimaan, efisiensi belanja, penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pengembangan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
“Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat, program-program unggulan harus berjalan efektif,” ucap Presiden.
Presiden menjelaskan, RAPBN 2027 difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional (PKPN). Yakni, kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Untuk mendukung agenda di atas, belanja negara 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, pembiayaan direncanakan Rp671,2 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik Bruto (PDB).
“Angka-angka RAPBN kita sangat bergantung pada angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita, sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik kita,” ujar Presiden.
Karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 yang dilakukan BPS, sebagai upaya memperbarui data aktivitas ekonomi nasional. Presiden mendorong seluruh masyarakat untuk mengisi formulir sensus dengan penuh kejujuran.
“Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi, tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran,” terang Presiden.
Baca juga: 4 Lembaga Global Ini Bilang Ekonomi RI 2026 Tak Akan Tumbuh Sesuai Target
Ekonomi RI tetap kokoh
Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, sementara APBN terus bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal.
Presiden menerangkan, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang, suku bunga global tinggi dan bisa naik, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia.
Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik masih kuat.
Terkait APBN 2026, hingga akhir Juli pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang 2025, belanja negara meningkat 18,2 persen dan diarahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian.
Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut menunjukkan, keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” tegas Presiden.
Baca juga: Menko Airlangga: Ekonomi Indonesia Sudah di Jalur yang Tepat
Investasi
Terkait pertumbuhan ekonomi itu, Kepala Negara juga menyoroti kinerja investasi RI yang tetap menunjukkan tren positif.
Dikutip dari keterangan Kemenkeu, Presiden menyampaikan, sepanjang 2025 realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Tren positif tersebut berlanjut pada semester I-2026, dengan realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun yang menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
“Alhamdulillah karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh,” ungkap Presiden.
Ia mengulangi, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan satu-2026. Sementara secara semesteran, ekonomi tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi untuk periode triwulan satu dan semester satu dalam 13 tahun terakhir.
“Ini pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 persen,” kata Presiden.
Meski demikian, Presiden menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari kebijakan ekonomi. “Bagi saya, pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” ujarnya.
Setiap rupiah investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Presiden juga menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang rentan. Upaya tersebut termasuk memastikan tidak ada masyarakat yang mengalami kelaparan di Indonesia.
Baca juga: Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Ini Jadi 5 Persen
Efisiensi dan ruang fiskal
Presiden menandaskan, disiplin fiskal tidak hanya berhenti pada saat anggaran negara disahkan, tapi harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap rupiah dalam APBN. Terkait hal itu, Pemerintah berkomitmen memperkuat efisiensi belanja negara melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Presiden, salah satu persoalan yang selama ini menyebabkan belanja pemerintah kurang efisien, adalah pola pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dab pemerintah daerah.
Barang dengan spesifikasi yang sama, dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda-beda, sehingga daya tawar pemerintah sebagai satu kesatuan menjadi lemah.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” kata Prabowo.
Pemerintah akan mendorong konsolidasi pengadaan dengan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan terbaik.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026.
“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun, dan ini ada di tangan kita,” ujar Presiden.
Baca juga: Optimisme Terhadap Kondisi Ekonomi Masih Terus Menurun
Presiden memberi contoh pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit.
Setelah pembelian dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah dapat memperoleh harga sekitar Rp26 juta per unit, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Berkaitan dengan itu, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Presiden Prabowo pun meminta dukungan DPR RI terhadap langkah tersebut, sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi dan efisien.
Dalam skema baru nanti, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi barang distandardisasi, serta volume pengadaan disatukan. Seluruh proses juga akan dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.
Baca juga: Prabowo Akui Pertumbuhan Ekonomi Belum Dinikmati Rakyat Secara Merata
Presiden Prabowo menambahkan, efisiensi belanja pemerintah pada akhirnya akan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program yang langsung dirasakan masyarakat.
Dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, membangun dan memperkuat rumah sakit, hingga menyediakan alat-alat kesehatan. “Setiap rupiah yang berhasil kita hemat, adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” ungkap Presiden.
Masih banyak lagi yang disampaikan presiden dalam pidatonya. Seperti rencana pembentukan pusat finansial internasional di Bali, bursa komoditas mineral, Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek lintas generasi termasuk kendaraan listrik. Kemudian tentang layanan dasar bagi rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.