Prabowo Akui Pertumbuhan Ekonomi Belum Dinikmati Rakyat Secara Merata
Presiden Prabowo Subianto mengakui, pertumbuhan ekonomi belum dinikmati rakyat secara merata dan adil. Ia mengajak semua pihak jujur melihat kenyataan tersebut.
Prabowo menyampaikan hal itu saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Menurut Kepala Negara, salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini, memastikan pembangunan ekonomi benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu ia mengajak semua pihak jujur kepada diri sendiri, mengakui kelemahan-kelemahan dalam memperbaiki hal itu.
Presiden mengakui, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan itu masih harus terus diupayakan agar dapat dirasakan secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Selama beberapa dasarwarsa terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi,” kata Prabowo dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Negara.
Prabowo menyatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar dan strategis bagi dunia. Indonesia juga menjadi salah satu produsen utama berbagai komoditas penting.
“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting. Tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel. Dan, sekarang kita sudah swasembada pangan di mana banyak negara menghadapi kesulitan,” ujar Presiden.
Namun, Prabowo menyebut, selama bertahun-tahun kekayaan Indonesia itu belum memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat. Sebagian besar nilai tambah SDA itu masih dinikmati di luar negeri, dengan rakyat belum sepenuhnya menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kekayaan tersebut.
Baca juga: Presiden Prabowo: “Serakahnomics” Muncul Karena Pasal 33 UUD 1945 Diabaikan
Presiden pun menyebut pentingnya Pancasila menjadi landasan utama pembangunan ekonomi nasional, yang berorientasi kepada kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ekonomi berlandaskan Pancasila, jelasnya, merupakan ekonomi yang religius, berkemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Salah satunya diwujudkan dari upaya pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat.
“Kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi, kekayaan alam adalah amanah Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” tutur Presiden.
Ekspor SDA satu pintu
Lebih lanjut Kepala Negara menuturkan, ekonomi Pancasila mengedepankan kepentingan nasional dan rakyat. Bukan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Ia menyatakan, sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam Indonesia ditentukan pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari SDA itu mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di Ibu Pertiwi.
“Karena itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola SDA, antara lain melalui kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor, guna memastikan kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat,” papar Presiden.
Baca juga: Presiden Akui Kelemahan Struktural Indonesia, Mulai dari Korupsi Sampai Tata Kelola Pemerintahan
Presiden menyinggung rancang bangun ekonomi Indonesia menurut para pendiri bangsa, yang dituangkan dan diamanatkan dalam UUD 1945.
“Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun yang dibuat para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir dan lain-lain, tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” tegas Presiden.
Karena itu Prabowo menekankan pentingnya memperkuat koperasi sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mendorong penguatan UMKM, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Koperasi harus diperkuat, harus bangkit, koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekedar objek, apalagi hanya jadi alat,” terang Kepala Negara.
Baca juga: Presiden Prabowo Resmi Luncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Presiden pun menekankan, tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan.
Kepala Negara mengakui, perubahan besar tidak akan berjalan mudah dan akan menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, ia menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan yang benar demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
“Tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, melakukan transformasi, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandasan Pancasila, menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” pungkas Kepala Negara.