Jumhur Paparkan “Triple Planetary Crisis” yang Harus Ditangani Bersama
Pemerintah terus mendorong transformasi pengelolaan lingkungan dari sekadar penanganan persoalan menjadi solusi berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Hidup (LH/BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah, pengurangan emisi, serta pemanfaatan potensi ekonomi karbon.
“Dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Karena itu pengelolaan lingkungan harus diarahkan tidak hanya untuk mengurangi dampak tapi juga menciptakan nilai tambah melalui inovasi,” ujar Jumhur melalui siaran pers Rabu (15/7).
Contohnya gas metan dari tumpukan sampah sangat berbahaya, tapi jika dikelola dengan baik, gas metan bisa ditangkap, diubah menjadi energi, dan menghasilkan unit karbon yang bernilai ekonomi. Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), pengurangan emisi tersebut dapat dicatat dan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan lingkungan di daerah.
Berbagai aktivitas lingkungan seperti pengelolaan sampah menjadi energi, penanaman pohon, hingga rehabilitasi mangrove dapat menghasilkan pengurangan emisi yang memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon.
Selain mendorong inovasi lingkungan, pemerintah juga akan terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Menurut Jumhur, kepatuhan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan. “Kami tidak akan segan menindak tegas pelanggaran lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan harus menjadi komitmen bersama,” imbuhnya.
Baca juga: Menteri LH: Program Penanaman 2 Miliar Pohon, Bentuk Tobat Ekologis
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian LH/BPLH Agus Rusly menambahkan, pentingnya percepatan penghentian praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA) dan pengelolaan sampah harus diarahkan menuju sistem terpadu yang mampu mengurangi risiko lingkungan sekaligus menciptakan ekonomi sirkular.
“Kita harus segera beralih menuju pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular dan lapangan kerja hijau yang muncul dari aktivitas kita mengelola sampah,” bebernya.
Konsep ini juga telah dilakukan di beberapa daerah. Menurut Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah diterapkan di sekitar 200 desa melalui sistem insentif bagi warga yang melakukan pemilahan sampah.
“Melalui program tersebut masyarakat mendapatkan poin dari aktivitas pemilahan sampah yang kemudian dapat ditukar dengan kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Kuningan juga mengembangkan rencana pemanfaatan gas metana dari TPA untuk kebutuhan energi masyarakat sekitar,” katanya.
Baca juga: Menjaga Lingkungan Hidup dari Hal Paling Sederhana: Pilah Sampah
Beberapa contoh lain di Garut dengan rencana pengembangan dua TPA baru untuk mendukung kebutuhan pengelolaan sampah bagi masyarakat. Selain itu Pemkab Garut juga mendorong pengembangan perhutanan sosial berbasis budidaya kopi sebagai upaya menjaga konservasi lahan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Di Bandung Barat, persoalan pertumbuhan eceng gondok yang mencapai lebih 120 ha telah berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Eceng gondok pada kondisi tertentu memiliki manfaat ekologis sebagai tanaman fitoremediasi yang dapat membantu menyerap polutan di perairan namun pertumbuhannya yang tidak terkendali perlu dikelola supaya tidak menganggu ekosistem.
“Pemulihan lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak mulai pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat khususnya untuk bergerak bersama membangun kesadaran baru menjaga lingkungan. Kita harus bersama-sama melakukan pemulihan dan membangun kesadaran baru untuk menjaga bumi,” pungkas Jumhur.