Meski Ada Moratorium Izin Lahan Perumahan, Realisasi KPR FLPP Tertinggi Masih di Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) tahun lalu melansir kebijakan yang membatasi izin lahan perumahan baru, melalui Moratorium Izin Bangun Rumah di Jawa Barat (Jabar).
Tujuannya memitigasi risiko bencana alam hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor akibat alih fungsi lahan, dan melndungi lahan pangan dan kawasan hijau dari alih fungsi masif menjadi perumahan dan kawasan industri.
Pemprov Jabar mewajibkan setiap kabupaten/kota memiliki kajian risiko bencana dan melakukan penyesuaian tata ruang, sebelum kembali memberikan izin perumahan baru. Selain itu mendorong pengembang untuk beralih mengembangkan rumah susun (apartemen) di pusat-pusat kawasan industri.
Selama ini Jawa Barat merupakan provinsi dengan realisasi pembangunan perumahan terbesar di Indonesia, termasuk untuk rumah subsidi. Lokasi terbesar pengembangan perumahan di Jawa Barat ada di Bekasi, Bogor, Karawang, serta Bandung dan sekitarnya. Dulu juga termasuk Tangerang Raya sebelum menjadi bagian dari Provinsi Banten.
Jangan heran, kebijakan moratorium izin lahan perumahan baru di Jawa Barat itu, diprotes semua asosiasi perusahaan developer. Kendati demikian, sampai saat ini Jawa Barat masih tercatat sebagai provinsi dengan realisasi pembangunan perumahan subsidi terbesar di Indonesia.
Mengutip catatan BP Tapera yang mengelola dana subsidi perumahan dengan skim FLPP, hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran KPR FLPP mencapai 101.021 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp12,55 triliun.
Hal itu diungkapkan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Sosialisasi Program Pembiayaan Ekonomi Rakyat Wilayah Bandung di Bandung, Rabu (15/7/2026), yang juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), walikota Bandung, dan direksi bank penyalur KPR.
Baca juga: Tempati Kantor Baru, BP Tapera Siapkan Akad Massal 62.530 KPR FLPP di Batang
Menurut Heru, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan penyaluran KPR FLPP tertinggi dengan 62.291 unit rumah, atau sekitar 24 persen dari total penyaluran nasional.
“Meski demikian, kebutuhan rumah di provisnis ini masih cukup besar, sehingga percepatan penyaluran FLPP terus menjadi salah satu prioritas (BP Tapera) di Jawa Barat,” katanya.
Terkait hal itu, Komisioner Heru menyatakan, kolaborasi seluruh ekosistem perumahan termasuk pemda, menjadi kunci agar makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa memiliki rumah pertama dengan KPR FLPP.
Untuk itu selain KPR FLPP berbunga lunak (5 persen per tahun fix selama tenor KPR hingga 20 tahun yang akan diperpanjang menjadi 30 tahun), pemerintah juga memberikan aneka insentif lain. Mulai dari bantuan uang muka Rp4 juta, uang muka 1 persen saja, PPN ditanggung pemerintah, serta pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sementara Menteri PKP, mengajak seluruh pemangku kepentingan perumahan menyukseskan Akad Massal KPR Subsidi yang akan dilaksanakan di Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026.
Akad massal akan melibatkan 62.000 debitur di 115 titik di 34 provinsi dan 372 kabupaten/kota, sebagai bentuk nyata kolaborasi pemerintah, BP Tapera, perbankan, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Baca juga: Jawa Barat Masih Jadi Lokomotif Utama Penyaluran KPR FLPP
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan komitmen mendukung Program Tiga Juta Rumah, melalui penyederhanaan regulasi serta pengembangan kawasan hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).
Direktur Consumer Banking Bank BRI Aris Hartanto mengungkapkan, hingga 15 Juli 2026 BRI telah menyalurkan KPR FLPP senilai Rp408 miliar kepada kepada 2.109 debitur di Bandung. Sedangkan secara nasional hingga 12 Juli 2026, penyaluran KPR FLPP BRI telah mencapai Rp10,64 triliun.