SNLIK 2026: Literasi Keuangan Meningkat, Literasi Keuangan Syariah Turun, Literasi Keuangan Remaja Masih Rendah
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (10/8/2026), mengungkapkan, tingkat literasi keuangan warga RI mencapai 69,57 perseb, naik dari 66,64 persen berdasarkan SNLIK 2025.
“Indeks literasi keuangan 2026 sebesar 69,57 persen itu, berarti sekitar 70 dari 100 penduduk Indonesia berusia 15-79 tahun, telah memenuhi kriteria well literate (terliterasi dengan baik),” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, yang juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.
Indeks literasi keuangan berdasarkan jenis keuangan mencapai 69,57 persen untuk kategori konvensional, dan 43,07 persen untuk syariah. Berdasarkan provinsi, literasi keuangan tertinggi tercatat di Jakarta mencapai 84,01 persen.
Berbeda dengan SNLIK 2025, SNLIK 2026 dilakukan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mencakup 75.000 responden di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Pengambilan data dilakukan secara langsung atau wawancara tatap muka dibantu sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan.
Indeks literasi keuangan dibentuk dari 5 parameter. Yaitu, pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku keuangan. “Seseorang yang memenuhi seluruh parameter tersebut, termasuk kategori well literate,” jelas Amalia.
Baca juga: Literasi Keuangan Perempuan Lebih Tinggi Daripada Laki-Laki
Inklusi Keuangan
Sementara indeks inklusi keuangan 2026 sudah mencapai 93,61 persen, naik dari 92,74 persen pada SNLIK 2025. Kenaikan ini terutama berasal dari keuangan konvensional yang inkljusinya meningkat dari 92,61 persen menjadi 93,52 persen,” ujar Kepala BPS.
Inklusi keuangan adalah akses atau pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal. Dengan demikian masih ada gap yang lebar antara inklusi keuangan dan literasi keuangan. Hampir seluruh seluruh populasi sudah mengakses layanan keuangan formal, tapi baru 70 persen yang paham bagaimana memanfaatkan dan mengelola keuangan dengan baik.
Literasi keuangan remaja
SNLIK 2026 juga mengungkapkan, indeks literasi keuangan kelompok usia 15-17 tahun atau remaja lebih rendah, hanya mencapai 56,04 persen. Sementara tingkat inklusi keuangannya sudah mencapai 89,13 persen.
Artinya, sebagian besar remaja Indonesia telah memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, tapi belum seluruhnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan dan pemanfaatan keuangan yang baik dan benar.
Literasi dan inklusi keuangan syariah
SNLIK 2026 juga mencatat, literasi dan inklusi keuangan syariah menurun dibanding tahun lalu. Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah 2026 mencapai 43,07 persen dan 13,24 persen, turun dibanding SNLIK 2025 yang mencapai 43,42 persen dan 13,41 persen.
Artinya, baru 13,41 persen populasi berusia 15-79 tahun yang mengakses layanan keuangan syariah, dan baru 43,42 persen yang ngeh dengan keuangan syariah. Angkanya berkebalikan dengan literasi dan inklusi keuangan yang masing-masing mencapai 69,57 persen dan 93,61 persen.
Baca juga: Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah Masih Sangat Rendah
Kepala BPS belum bisa memastikan penyebab penurunan literasi dan inklusi keuangan syariah itu. Tapi, boleh jadi karena cakupan survei tahun ini yang mencakup hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibanding SNLIK 2025 yang baru mencakup tingkat nasional.
“Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah tersebut,” kata Amalia.
Penjaminan
Selain literasi dan inklusi keuangan secara umum, SNLIK 2026 juga mengungkapkan tentang masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program penjaminan simpanan.
Menurut Amalia, responden yang mengetahui tentang adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau pernah melihat logo LPS, baru 46,31 persen. Sedangkan yang tahu bahwa simpanannya di bank (hingga Rp2 miliar) dijamin LPS hanya 62,51 persen.
Bahkan, pengetahuan terhadap penjaminan polis asuransi atau tahu polis asuransi akan dijamin, jauh lebih rendah lagi, baru 12,47 persen.
Tahu polis asuransi akan dijamin, adalah persentase penduduk usia 15-79 tahun yang memiliki polis asuransi selain BPJS Kesehatan dan mengetahui polis asuransinya akan dijamin.
“Hasil SNLIK 2026 penting, karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam program literasi dan inklusi keuangan di tahun-tahun berikutnya,” tutup Amalia.
Baca juga: Friderica OJK: Literasi Sudah Baik, Tapi Sering Kalah Oleh Sikap Tamak dan Serba Instan
Merespon hasil SNLIK 2026, Ketua LPS Anggito Abimanyu menyatakan, hasil survei itu akan menjadi dasar LPS melakukan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat, dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.
Hal senada diutarakan Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi. Menurutnya, edukasi keuangan tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh kelompok masyarakat. OJK akan menggunakan pendekatan berdasarkan siklus kehidupan (life-cycle approach), termasuk untuk program edukasi bagi kaum muda.