Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan, perekonomian Indonesia tetap resilien (tangguh) di tengah gejolak global. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi yang terkendali, hingga defisit APBN yang terjaga.

Pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen, dan inflasi Agustus 2026 masih berada di level sasaran 3,19 persen.

“Itu angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita, bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient, yang tercermin juga pada gerak ekonomi di masyarakat. Tercermin sejumlah indikator seperti penjualan mobil dan sepeda motor, penjualan semen, serta konsumsi,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (18/9/2026), seperti dikutip keterangan Kemenkeu. Ia didampingi Wamenkeu Juda Agung dan para petinggi Kemenkeu.

Keyakinan konsumen juga menguat, penjualan riil kembali meningkat, kendati Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur harus dicermati karena kembali terkontraksi yang disebut Menkeu dipengaruhi perkembangan ekonomi global.

“Jadi, harus kita waspadai, kita tidak boleh lengah, dan menyiapkan antisipasi, tapi Indonesia ekonominya cukup resilien, malah saya bisa katakan sangat resilien,” jelasnya.

Baca juga: Menkeu: Ekonomi Indonesia Akan Terus Berekspansi Sampai 2033

Ketahanan ekonomi RI itu, terang Suahasil, juga terlihat dari mulai pulihnya arus masuk modal asing. Pemerintah mencatat akumulasi capital inflow hingga 11 September 2026 mencapai Rp141,6 triliun.

Untuk Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing secara neto tercatat sebesar Rp40,8 triliun, ditopang kredibilitas fiskal. Sementara moderasi inflow Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencatat arus masuk Rp171,6 triliun sejalan penurunan penerbitan SRBI oleh BI.

Ketahanan ekonomi RI itu juga tercermin dari kinerja fiskal. Hingga akhir Agustus 2026, APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer positif (surplus), dan defisit anggaran masih berada dalam batas yang terkendali.

“Pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun, 65 persen dari target. Belanja negara Rp2.295 triliun, sehingga defisitnya Rp240,1 triliun, yang artinya 0,93 persen dari PDB (masih jauh dari batas maksimal 3 persen),” pungkas Menkeu.