Lebih dari 50 Persen Penduduk RI Terancam Rentan Miskin, Cemas dan Kehilangan Rasa Aman
Populasi Indonesia yang tergolong kelas menengah, menurut laporan Mandiri Institute, pada 2025 mencapai 46,7 juta orang, turun 1,2 juta orang dibanding 2024 yang mencapai 47,9 juta orang.
Dalam periode yang sama, jumlah kelompok nyaris jadi kelas menengah atau aspiring middle class (AMC), meningkat 4,5 juta menjadi 142 juta (2025) dari 137,5 juta pada 2024. Jumlah AMC terbaru ini setara 50,4 persen populasi Indonesia.
Menurut Bank Dunia, kelas menengah di Indonesia adalah kelompok dengan pengeluaran di atas Rp1,2 juta sampai Rp6 juta per kapita/bulan. Sedangkan AMC adalah kelompok dengan pengeluaran Rp532 ribu-Rp1,2 juta per kapita/bulan.
Di bawah AMC, ada kelompok rentan miskin (vulnerable) dengan pengeluaran Rp354 ribu hingga Rp532 ribu per kapita per bulan, diikuti kelompok miskin (poor) dengan pengeluaran setara garis kemiskinan, dan miskin dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan.
Ekonom UGM Dr Wisnu Setiadi Nugroho menyatakan, penurunan jumlah kelas menengah 1,2 juta setahun itu mungkin terlihat kecil. Namun, di balik statistik tersebut, ada jutaan cerita tentang keluarga yang harus menunda beli rumah, orang tua yang mulai ragu menyekolahkan anaknya ke kampus impian, dan pekerja yang merasa posisinya kian rapuh.
Penurunan jumlah kelas menengah itu, jelasnya, membuat proporsinya terhadap total penduduk turun dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen. Pada saat yang sama, lonjakan jumlah kelompok nyaris kelas menengah (AMC), membuat populasinya kini mencakup 50,4 persen total populasi Indonesia.
“Artinya, lebih dari separuh warga Indonesia hidup tepat di bawah ambang kelas menengah, cukup dekat untuk naik, tetapi cukup rentan untuk jatuh kembali (jadi rentan miskin). Ini bukan sekadar soal statistik, ini soal rasa aman,” kata Wisnu dikutip dari laman FEB UGM, Rabu (18/2/2026).
Baca juga: Pasar Properti ke Depan, Kaum Urban, Kelas Menengah, dan Milenial
Ia menjelaskan, kelas menengah adalah kelompok yang biasanya merasa cukup. Cukup untuk menabung, cukup untuk merencanakan masa depan, cukup untuk bermimpi lebih besar dari orang tuanya. “Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” ujar Wisnu.
Ia mengutip studi “Who is the Middle Class and Why Should We Care?” yang menunjukkan, kelas menengah Indonesia relatif tipis dan banyak berada di batas bawah (lower middle class).
“Artinya, fondasinya rapuh. Sedikit saja guncangan seperti PHK, biaya sekolah naik, cicilan naik, dapat mendorong mereka turun kelas. Membesarnya AMC hari ini, mencerminkan betapa banyak keluarga yang kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian,” terang Wisnu.
Semua itu bisa terjadi, karena pertama, pekerjaan yang tersedia makin tidak menjanjikan mobilitas ekonomi. Dalam riset “From Survivability to Mobility” terlihat, banyak lapangan kerja baru bersifat survival-based, hanya cukup untuk bertahan hidup, tidak cukup untuk membawa pekerjanya naik kelas.
“Ekonomi gig, kerja informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah, memang menyerap tenaga kerja. Namun pekerjaan seperti ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas. Orang bekerja keras, tapi tangga sosialnya tidak bertambah panjang,” tutur Wisnu.
Baca juga: Permintaan Rumah Terbanyak Masih di Segmen Menengah
Kedua, karena daya beli tergerus perlahan. Upah riil kelas menengah bawah relatif stagnan, sementara biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi terus meningkat.
“Ini bukan kemerosotan dramatis, melainkan tekanan senyap income squeeze, yang menggerogoti kemampuan menabung dan merencanakan masa depan. Banyak keluarga masih terlihat baik-baik saja, tapi ruang napas fiskal dan keuangannya makin sempit,” katanya.
Ketiga, meningkatnya pekerjaan rentan berbasis rumah tangga. Studi “Demystifying Home-Based Jobs” menunjukkan, banyak pekerjaan semacam ini tidak dilengkapi jaminan sosial. Ketika sakit datang atau permintaan melemah, tidak ada bantalan. Satu guncangan kecil bisa menggugurkan stabilitas yang dibangun bertahun-tahun.
Keempat, kita belum memiliki shock absorber yang memadai bagi kelompok nyaris menengah. Kebijakan sosial masih berfokus pada kelompok miskin, yang memang masih harus dilindungi.
Namun, AMC yang kini menjadi mayoritas populasi, berada dalam wilayah abu-abu. Tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tapi belum cukup aman untuk mandiri sepenuhnya. Mereka berdiri sendirian ketika risiko datang. Jika tren ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial.
Wisnu menegaskan, inilah risiko terbesar: aspiration without mobility. Aspirasi masyarakat tinggi, anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tapi tangga strukturalnya tidak tersedia.
Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, kita akan berhadapan dengan jebakan mobilitas. Dalam jangka panjang, fondasi konsumsi dan basis pajak melemah, dan transformasi menuju negara maju kehilangan penopang utamanya.
Pertumbuhan ekonomi penting. Namun, pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas ekonomi macet, harapan sosial ikut membeku.
Baca juga: Daya Beli Lemah, Rata-Rata Nilai Plafon KPR Selama 2025 Melorot
Karena itu, Wisnu berpendapat, pemerintah perlu merespon situasi ini dengan lebih berani. Yaitu, pertama, dengan menciptakan pekerjaan yang benar-benar membuka mobilitas, manufaktur bernilai tambah, jasa modern, dan sektor dengan produktivitas tinggi. Pendidikan vokasi harus benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas kurikulum.
Kedua, membangun bantalan risiko bagi aspiring middle class. Jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial perlu menjangkau pekerja non-formal. Skema pembiayaan perumahan dan pendidikan, harus dirancang agar kelompok near-middle class tidak tergelincir hanya karena satu guncangan.
Ketiga, memastikan kebijakan dirancang untuk mobilitas, bukan sekadar redistribusi jangka pendek. Bantuan sosial perlu dievaluasi agar tidak menciptakan cliff effect, di mana sedikit kenaikan pendapatan justru membuat perlindungan hilang seluruhnya.
Kelas menengah bukan hanya kategori statistik. Ia adalah penyangga stabilitas, sumber konsumsi, pembayar pajak, dan yang paling penting, penjaga optimisme sosial.
Jika mesin mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan sekadar angka 1,2 juta. Yang hilang adalah keyakinan, bahwa masa depan bisa lebih baik daripada hari ini.
“Jadi, kita tidak boleh membiarkan aspiring middle class menjadi kelas rentan permanen. Penyusutan kelas menengah hari ini, bisa menjadi sinyal awal dari stagnasi struktural yang lebih dalam,” tandas Wisnu.