Disiapkan untuk Rusun MBR, Lahan Komdigi 45 Hektare di Depok Belum Clear and Clean
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ata) bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menemui anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta pekan lalu.
Pertemuan tersebut membahas rencana pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah milik Kementerian Komunikasi dan Digital seluas 45 hektare di Kota Depok, Jawa Barat, untuk mendukung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Konsultasi dengan BPK untuk memastikan proses pemanfaatan aset berjalan sesuai ketentuan sekaligus dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami memberikan lahan seluas 45 hektare kepada Kementerian PKP untuk mendukung program prioritas Presiden, yaitu perumahan untuk rakyat. Mudah-mudahan melalui rapat ini dapat dilakukan percepatan (pemanfaatan lahan untuk perumahan rakyat tersebut),” kata Menkomdigi Meutya Hafid seperti dikutip keterangan Kementerian PKP.
Menteri PKP mengapresiasi dukungan Kementerian Komdigi dan pengawalan BPK terhadap proses pemanfaatan aset lahan tersebut.
“Terima kasih kepada Ibu Menteri Komdigi yang sudah memberikan dukungan luar biasa berupa pengalihan aset seluas 45 hektare di Depok. Juga terima kasih kepada Pak Nyoman dan Prof Akhsanul dari BPK yang sudah mengawal proses ini dengan sangat detail, dan memberikan masukan terkait proses pengalihan aset,” ujar Maruarar.
Baca juga: Rusun Subsidi di Lahan Komdigi di Depok Bisa Menampung 500 Ribuan MBR
Kementerian PKP bersama kementerian/lembaga terkait akan menindaklanjuti rencana pemanfaatan lahan Komdigi tersebut dengan memastikan seluruh aspek legal, tata kelola, dan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Menteri Maruarar memgakui, lahan Komdigi tersebut belum bisa dimanfaatkan karena sebagian masih diduduki warga. Ia belum secara tegas memastikan nasib warga yang menduduki lahan negara itu, apakah akan disuruh pergi begitu saja atau dipindahkan.
“Pemerintah akan mencari solusi dan format yang tepat. Kita cari solusi yang baik, kita bicarakan dengan baik (bagaimana nasib warga di alahan Komdigi tersebut),” kata Ara.
Baca juga: Menteri PKP Dukung Komdigi Bangun Rusun Subsidi di Depok
Pemerintah juga akan terlebih dulu membuat desain dan melakukan perhitungan kebutuhan pembangunan rusun di lokasi lahan. Pemerintah juga akan mencari pola kemitraan yang pas dengan investor untuk pengembangan kawasan. Ara menyebut lahan Komdigi itu berpotensi dibangun 150.000 unit rusun.
Untuk mempercepat proses, pemerintah telah membentuk tim teknis yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Tim diberi waktu 2 minggu untuk bekerja. “Rapat lanjutan direncanakan 21 Oktober 2026, membahas hasil kerja tim teknis tersebut,” ungkap Menteri Maruarar.
Menkomdigi menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan lahan, agar dapat segera mendukung program perumahan Presiden Prabowo. “Mudah-mudahan kita bisa melakukan percepatan (pengembangan lahan) bersama Menteri PKP. Kami ingin segera mengejawantahkan program Bapak Presiden, khususnya terkait perumahan rakyat,” jelas Meutya.