Rumah Mungil Pulihkan Pasar Properti Tiongkok
Empat tahun terakhir Tiongkok berjuang mengendalikan harga propertinya dengan membatasi pembelian dan menaikkan suku bunga KPR. Hasilnya ada tapi dampaknya banyak terjadi hunian kosong. Karena itu pada Mei lalu bank sentral minta perbankan meningkatkan penyaluran KPR-nya dengan prioritas pembeli rumah pertama. Kebijakan ini mulai menggairahkan pasar perumahan dan pendapatan pengembang pada semester pertama 2014 mulai pulih.
China Vanke Co, pengembang terbesar di Tiongkok labanya langsung naik sebesar 5,6 persen. Pendapatan bersihnya meningkat menjadi 4,81 miliar Yuan (Rp 9,1 triliun) dari 4,56 miliar Yuan (Rp8,6 triliun) pada periode yang sama tahun 2013. Selama tujuh bulan pertama 2014, marketing sales Vanke naik 17 persen menjadi 114,2 miliar Yuan (Rp217 triliun).
Naiknya pendapatan dan keuntungan pengembang itu disebabkan mereka kini fokus mengembangkan rumah menengah dan kecil. Vanke menyebutkan, sekarang mayoritas (92%) yang dipasarkan rumah di bawah 144 m2.
“Fokus pengembang saat ini ke rumah ukuran kecil yang pembelinya tidak terganggu meski pasar sedang melambat,” kata Jeffrey Gao, analis dari Nomura Holdings Inc. Ia menyatakan, di tengah melemahnya pasar perusahaan besar sekelas Vanke posisinya lebih baik dibanding pengembang lain.
Register kepemilikan
Kini pemerintah Tiongkok tengah merancang aturan baru tentang kepemilikan properti. Rancangan yang sudah masuk tahap uji publik ini tidak untuk membatasi kepemilikan properti melainkan mencegah tindak pidana korupsi. Dalam rancangan peraturan baru itu kepemilikan properti wajib didaftarkan, yaitu rumah, tanah, dan kebun. Pemerintah baru menyadari belakangan bahwa properti jadi tempat untuk mencuci uang.
Kelak, penilaian pajak realestat akan didasarkan pada sistem data kepemilikan properti ini. Data nasional yang memuat antara lain lokasi, luas dan identitas pemiliknya itu juga bisa diakses oleh instansi pengelola Negara, kepolisan, instansi pajak, dan auditor. Sistem baru ini selain bisa mencegah aksi spekulasi dan mengendalikan harga properti, para penyelenggara negara kini tidak bisa lagi menyembunyikan hartanya.
Di Tiongkok memanipulasi data kepemilikan properti bukan hal baru. Tapi sekarang pemerintah lebih bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan aksi manipulasi itu. Seperti kasus yang terungkap tahun lalu, Gong Aiai, seorang bankir dari Propinsi Shaanxi yang memiliki lebih dari 40 properti dengan menggunakan identitas orang lain. Gong akhirnya diganjar hukuman tiga tahun penjara. Nta
(Smber: Bloomberg & Channelnews Asia)