Pembangunan Rumah Rakyat Terhambat Listrik

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat REI Eddy Hussy menyatakan tantangan pembangunan sejuta rumah bertambah dengan adanya aturan baru untuk penggunaan satuan daya listrik bagi rumah murah. Tadinya, rumah untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan pasokan listrik dengan daya 900 VA, sekarang diubah oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi 1.300 VA.

“Ini keluhan dari teman-teman pengembang di daerah. Di sana PLN bersedia memberikan pasokan 900 VA tapi harus ada surat keterangan miskin. Kami jual rumah tentu satu paket dengan listriknya dan rumah tersebut masih atas nama developer, bagaimana kami mau dapat surat keterangan miskin?” katanya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (21/8).

Menurut Eddy, peningkatan daya akan membenani kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beban tersebut muncul karena jumlah lampu yang sebelumnya hanya delapan titik menjadi lebih banyak. Otomatis biaya sambungan dan instalasi setiap unit rumah juga akan naik. Selain itu tariff listrik 1.300 VA juga lebih mahal. Eddy berharap pihaknya bisa mendiskusikan hal ini dengan PLN dan pemerintah untuk mengetahui latar belakang keluarnya kebijakan ini.

“Aturan ini keluar sejak 17 Juni lalu, akhirnya di lapangan pengembang ada yang menjual rumah tanpa listrik. Kasihan konsumen karena harus menunggu lagi. Ada juga yang menyewa generator sebelum listriknya terpasang. PLN itu stakeholder utama kami sama seperti perbankan dan PDAM, jadi aturan sepertti ini implikasinya bisa sangat luas,” tandasnya.