Ahok Akan Tagih 15 Persen Dari Proyek Reklamasi

Pemilik proyek reklamasi pantai utara Jakarta harus bersiap-siap membayar kontribusi kepada Pemprov Jakarta. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini menunggu surat resmi dari pemerintah pusat mengenai keputusan dilanjutkannya kembali proyek reklamasi tersebut. Apabila surat tersebut sudah ada Ahok akan menagih kontribusi pengembang sebesar 15 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP).

Proyek reklamasi Pulau G sempat dihentikan oleh Rizal Ramli, Menko Kemaritiman sebelum Luhut menyusul kasus suap terhadap anggota DPRD DKI terkait pembahasan Raperda reklamasi. Suap tersebut melibatkan Dirut Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Wijaya dan M. Sanusi, anggota DPRD DKI. Selain itu pelaksanaan reklamasi Pulau G juga dinilai melanggar. Setelah beberapa bulan terhenti pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Panjaitan melanjutkan lagi proyek ini. “Jadi kontribusi tambahan untuk pengembang yang melakukan reklamasi tetap jalan karena ini mengacu pada keputusan presiden dan peraturan daerah,” ujar Ahok di Balaikota, Jumat (16/9).

Ahok menyebut aturannya tentang hal ini tetap sama sejak sebelum proyek ini dihentikan. Ia menjelaskan awalnya kontribusi untuk proyek reklamasi ini ditetapkan 70:30 untuk pengembang dan Pemprov dari keuntungan. Ketentuan ini kemudian diubah menjadi kontribusi 15 persen dari NJOP.

“Pengembang nggak keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen ini, hanya untuk sementara ini bisa dilakukan bertahap mengingat perekonomian masih melemah. Jadi kontribusi tambahan ini tetap jalan karena dasarnya jelas Keppres dan Perda,” pungkasnya.