Lima Masalah di Jabodetabek Harus Dikelola Secara Terintegrasi

Perkembangan perkotaan memunculkan berbagai masalah Karena itu perlu dikelola dengan sebuah sistem manajemen perkotaan yang baik. Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna, ada lima masalah perkotaan yang seharusnya dikelola secara bersama oleh Pemprov Jakarta  dan daerah sekitarnya di megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), karena kait mengkait satu sama lain.

“Konsep makro perkotaan itu di tata ruang dan yang penting juga penanganan setiap sektornya. Makanya lima masalah perkotaan itu diintegrasikan di Jabodetabek penanganannya, mulai dari transportasi, sumber daya air, tata ruang, pemukiman, sampai lingkungan,” katanya kepada housing-estate.com di Jakarta, Selasa (20/3).

Yayat mengapresiasi pembentukan Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengoordinasikan lalu lintas di kawasan Jabodetabek, kendati ia masih meragukan efektifitas organisasinya terkait otoritas dan anggaran. Yang jelas memang transportasi lintas wilayah di Jabodetabek harus ada yang mengoordinasikan dan sebaiknya juga untuk empat sektor lainnya itu juga.

Misalnya, banjir yang kerap terjadi di Jakarta tidak bisa diselesaikan Pemprov Jakarta sendiri, karena permasalahan pada aliran Sungai Ciliwung misalnya, dikelola pemerintah pusat dan juga melalui wilayah di luar DKI. Wilayah hulunya juga berada di Provinsi Jawa Barat dan bukan kewenangan Pemprov DKI mengaturnya.

Contoh lain terkait persolan lingkungan seperti pengelolaan sampah. Hingga saat ini Jakarta masih menumpang TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Bahkan, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga saat ini tidak memiliki TPA.

Belum persoalan terkait kawasan pemukiman dan lainnya. “Harus ada satu kewenangan berupa badan sendiri sehingga penanganan masalah Jabodetabek bisa lebih diintegrasikan karena menyangkut banyak kewenangan daerah. Soal pemukiman juga jangan mimpi warga kebanyakan bisa beli rumah di Jakarta karena tanah yang murah itu di pinggiran. Itu berarti transportasinya harus dibuat mudah untuk mobilisasi orang dari pinggiran ke Jakarta. Jadi, penanganannya nggak bisa sepenggal-penggal lagi,” jelas Yayat.