Menteri PUPR Lantik Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik komisioner dan empat deputi komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Tapera merupakan upaya pemerintah meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan. Tapera sendiri dibentuk berdasarkan UU No. 4 Tahun 2016.

Selaku Komisioner BP Tapera ditetapkan Adi Setianto (Direktur Bank BTN 2015-2018). Kemudian Eko Ariantoro (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK) sebagai Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Gatut Subadio (Direktur Utama Koperasi Kesehatan Pegawai dan Pensiun Bank Mandiri) sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Ariev Baginda Siregar (Dosen Indonesia Institute for Corporate Directorship) sebagai Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, dan Nostra Tarigan (Direktur Operasi PPDPP) sebagai Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi.

Acara pelantikan dilakukan pekan lalu yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Penetapan komisioner dan deputi komisioner berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 2019.

“Untuk tahap awal dana yang dikelola BP Tapera berasal dari keanggotaan PNS, anggota TNI dan Polri yang sebelumnya dikelola Bapertarum dan Asabri. Harapannya untuk tahap awal BP Tapera bisa membangun kredibilitas organisasi terlebih dulu untuk mengelola uang dalam jumlah yang besar, baru nanti dari tabungan masyarakat yang lebih luas,” kata Basuki saat acara pelantikan sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Senin (1/4).

Melalui BP Tapera, PNS serta anggota TNI-Polri bisa menerima manfaat pembiayaan pemilikan dan renovasi rumah. Untuk PNS yang sudah pensiun mendapatkan pengembalian tabungan perumahannya yang telah berjalan yang pencairannya bekerja sama dengan PT Taspen dan Bank BRI.

Basuki menyatakan, penunjukan komisioner dan deputi komisioner BP Tapera telah melalui seleksi panjang sejak bulan Maret tahun lalu. “Seleksi komisioner dan deputi komisioner dilakukan dengan kehati-hatian dan kecermatan dari pemerintah untuk mendapatkan hasil yang optimal dan ini merupakan pilihan terbaik. Saya mengucapkan selamat bertugas dan semoga bisa menjalankan program pemerintah di bidang perumahan,” ujarnya.

Basuki berharap BP Tapera bisa berkolaborasi dengan lembaga lain dan mengambil peran dalam penyediaan perumahan bagi MBR dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, pemerintah telah menganggarkan dari APBN 2019 sebesar Rp2,5 triliun untuk penyertaan modal negara di BP Tapera. “Nanti pencairannya akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Yang pasti BP Tapera ini tugasnya akan banyak sekali,” katanya.

Adi Setianto  menyatakan akan mempersiapkan pondasi organisasi yang efisien dan produktif, termasuk SDM-nya untuk menjalankan program pemerintah di bidang perumahan. Selain itu juga akan disusun rencana strategis untuk lima tahun ke depan.

“Ekspektasi masyarakat untuk memiliki rumah sangat tinggi karena tingkat defisit (backlog) perumahan yang juga tinggi. Pengelolaan keuangan akan seefisien mungkin agar mencukupi dalam jangka panjang. Dengan adanya BP Tapera semoga bisa memenuhi kebutuhan dana jangka panjang perumahan tersebut yang selama ini kesulitan disediakan perbankan,” katanya.