Pengembang REI Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota FLPP
Para pengembang anggota asosiasi Realestat Indonesia (REI) dari tiga pengurus daerah (DPD), REI DKI Jakarta, REI Jawa Barat dan REI Banten, mendesak pemerintah segera merealisasikan penambahan kuota subsidi pemilikan rumah (KPR) dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Tahun ini kuota FLPP itu hanya dianggarkan untuk 166.000 rumah dibanding tahun lalu untuk 228.914 rumah (realisasi). Padahal, menurut data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sampai akhir Mei 2024 realisasinya sudah 50 persen.
Agustus kuota itu diperkirakan sudah habis terserap. Tanpa penambahan kuota, para pengembang rumah subsidi akan bermasalah. Terutama terkait kredit konstruksi untuk pembangunan rumah subsidi yang sudah terlanjur diterimanya dari bank.
Begitu pula masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi target subsidi itu, akan banyak yang tidak bisa merealisasikan pembelian rumahnya. Kemudian juga bank tidak bisa menyalurkan KPR subsidi, dan 185 industri terkait properti menjadi lesu.
Karena itu tiga DPD REI tersebut bertemu di Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (12/6/2024), guna mencari terobosan yang kongkrit dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi masalah kekurangan kuota subsidi FLPP tersebut.
REI sendiri berpendapat, jika mengacu pada realisasi penyaluran dana FLPP untuk rumah tapak subsidi Januari-Mei 2023 sebanyak 82.340 unit, dibanding realisasi penyaluran dana FLPP untuk rumah tapak Januari-Mei 2024 sebesar 78.705 unit, seharusnya kuota FLPP 2024 menjadi (78.705/82.340) x 228.914 unit = 218.808 unit.
Menurut Ketua DPD REI Jakata Arvin F. Iskandar, REI berupaya mencari terobosan kongkrit dengan para pemangku kepentingan terkait solusi masalah tersebut. Misalnya, apakah bisa dalam masa transisi ke pemerintahan baru ini, pemerintah kembali menerapkan program subsidi selisih bunga, atau menggali alternatif pembiayaan dari sumber-sumber yang lain.
“Pengembang harus realistis, APBN untuk subsidi FLPP terbatas,” katanya. Begitu pula dengan perbankan, BP Tapera atau BPJS TK. REI menjajaki kolaborasi apa yang bisa dilakukan ke depan untuk memanfaatkan dana kelolaan masing-masing, agar bisa optimal tersalurkan bagi pembiayaan perumahan.
Ketua DPD REI Jawa Barat Lia Nastiti menambahkan, pengembang rumah subsidi di Jawa Barat yang kuotanya paling besar se-Indonesia, sangat berharap tindakan konkret pemerintah mengatasi masalah kurangnya kuota subsidi FLPP itu.
Baca juga: Pengembang Minta Menkeu Realisasikan Tambahan Kuota FLPP Agustus
“Jawa Barat adalah penyumbang pembangunan rumah subsidi terbesar di Indonesia. Tahun 2023 realisasinya 61.868 unit, tahun ini kami targetkan 65.000 unit. Kehabisan kuota FLPP bisa menghambat pertumbuhan sektor properti, menghambat pengembangan rumah subsidi, dan meningkatkan risiko gagal bayar pengembang ke perbankan,” tuturnya.
Ketua DPD REI Banten Roni H Adali menyatakan, Banten sebagai penyumbang pembangunan rumah subsidi kedua terbesar, juga berharap ada upaya dari pemerintah mendorong berbagai stakeholder terkait mengatasi kekurangan kuota FLPP.
“Pengembang di Banten menilai permintaan terhadap rumah subsidi tetap tinggi. Kami sudah berkomunikasi dengan pemimpin daerah di Banten terkait kebutuhan dana subsidi perumahan ini. Bersama-sama dengan pemerintah daerah, kami menyuarakan pentingnya tambahan pembiayaan bagi rumah subsidi ke pemerintah pusat,” pungkasnya.