Presiden: Penyelenggaraan Event Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event di Jakarta, Senin (24/6/2024). Digitalisasi perizinan dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan penyelenggaraan event.

Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi sistem perizinan penyelenggaraan event yang terintegrasi atau online single submission (OSS). Digitalisasi proses perizinan tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan pengurusan izin bagi para penyelenggara acara.

“Harapan saya bukan web layanan, tapi betul memberikan kemudahan pengurusan, kepastian jauh-jauh hari sebelumnya. Betul-betul memotong birokrasi kita, sehingga munculnya cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” kata Presiden seperti dikutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Terkait perizinan yang sudah didigitalisasi itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya manajemen perencanaan event baik oleh pihak penyelenggara maupun pemerintah. Pengajuan perizinan sebaiknya dilakukan jauh lebih awal sebelum acara terselenggara.

“Penyelenggara event mengajukan (perizinan) jauh sebelumnya. Enam bulan sebelumnya. Setahun sebelumnya. Mengajukan izin dulu. Artinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik kapan event itu diselenggarakan,” jelas Presiden.

Dengan perencanaan seperti itu, penyelenggara event dapat mempromosikan acaranya lebih panjang dan lebih luas. Apalagi, beberapa proses perizinan tidak membutuhkan waktu yang lama.

“Pemerintah, jajaran pemerintah juga. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolri. Totalnya (proses perizinan) bisa disampaikan hanya dalam 14 hari. Jadi, penyelenggara bisa mempromosikan event-nya, bisa menjual tiketnya dengan baik,” ujar Presiden.

Presiden juga menyebutkan, penyelenggaraan event dalam skala nasional dan internasional berdampak positif bagi negara. Presiden mencontohkan Qatar, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan menyelenggarakan Piala Dunia 2022.

“Piala Dunia 2022 di Qatar bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara itu, dari tahun sebelumnya hanya 1,5 persen, melompat jadi 4,3 persen saat penyelenggaraan event itu. Qatar berani keluar USD220 billion untuk event itu, di atas APBN kita setahun. Kenapa dia berani? Karena pasti return-nya lebih besar,” tutur Presiden.

Presiden pun menyinggung konser sejumlah artis global seperti Taylor Swift dan Coldplay yang tidak diadakan di Indonesia tapi di Singapura. Atau diadakan di Indonesia tapi hanya sehari, sementara di Singapura bisa 4-6 hari yang didatangi ratusan ribu penonton dari mancanegara termasuk Indonesia.

“Kenapa sih selalu yang menyelenggarakan itu Singapura? Karena kecepatan melayani, kecepatan dalam mendatangkan artis-artis (internasional) tadi. Karena adanya dukungan pemerintah baik akses, keamanan maupun yang lain. Sementara di kita urusan perizinannya ruwet,” tegas Jokowi.

Ia mencontohkan perizinan Moto GP Mandalika di Lombok beberapa tahun lalu. Penyelenggaranya harus mengantongi 13 surat izin dan surat rekomendasi baru bisa menggelar event tersebut.

Baca juga: Presiden Usul Stimulus Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19 Diperpanjang

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyinggung soal Indeks Perjalanan dan Pembangunan Pariwisata Indonesia yang naik dari 32 menjadi nomor 22.

Jokowi mengapresiasi hal itu. Tapi, kendati naik signifikas, posisi pariwisata Indonesia di Asia Tenggara masih kalah dari Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam. “Meskipun (indeks kita) naik, tapi posisi kita masih nomor lima di ASEAN. Padahal aset pariwisata kita jauh lebih banyak dan lebih bagus,” katanya.

Presiden pun menyampaikan, salah satu strategi meningkatkan indeks itu lebih tinggi, adalah dengan mendatangkan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. Caranya, antara lain dengan menggelar event internasional, entah itu konser musik, meeting, olahraga, atau yang lain.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga Kepala Sekretariat Presiden.