Januari 44.000 Rumah Subsidi Siap Akad KPR, 15.000 dari Himperra
Sebanyak 44.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap melakukan akad kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Januari 2025.
Hal itu diungkapkan Ari T Priyono, Ketua Umum Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dalam sambutannya pada Rakernas Himperra 2024 di Jakarta, Kamis (19/12/2024).
“Dari jumlah itu, sekitar 15.000 unit berasal dari pengembang Himperra, di mana 5.000 unitnya siap melakukan akad KPR pada 2 Januari 2025,” kata Ari.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam sambutannya saat membuka Rakernas tersebut, mengaku senang mendengar kabar itu dan akan mengecek kebenarannya ke bank-bank penyalur KPR.
Ara menyatakan komitmennya mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan, demi suksesnya Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian,” kata Menteri PKP.
Ia menambahkan, Kementerian PKP berencana meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dirjen Pajak terkait skema pembiayaan demi suksesnya Program Tiga Juta Rumah.
Tahun 2025 pemerintah sudah mengalokasikan anggaran subsidi FLPP Rp28,17 triliun untuk 220.000 rumah MBR, dengan komposisi pendanaan KPR-nya 75 persen dari pemerintah dan 25 persen dari bank penyalur KPR.
“Kami mengusulkan tambahan subsidi FLPP untuk 280.000 unit rumah lagi sehingga total menjadi 500.000 unit tahun depan, dengan komposisi pendanaan 50:50 sehingga total anggarannya menjadi Rp49,22 triliun,” ungkap Menteri PKP.
Baca juga: Himperra Siap Tingkatkan Pembangunan Rumah 3 Kali Lipat Asal…
Ara sendiri meminta developer Himperra menaikkan realisasi pembangunan rumahnya, dari selama ini sekitar 50.000 unit per tahun menjadi 150.000 unit.
Ari Priyono menyatakan kesiapan Himperra memenuhi permintaan tersebut, dengan syarat cakupan penerima subsidi diperluas tidak hanya MBR.
“Peningkatan pembangunan rumah subsidi yang pesat juga perlu mempertimbangkan demand-nya. Tidak semua kelompok masyarakat mampu dan mau membeli rumah MBR seharga mulai dari Rp168 juta per unit itu kendati ada subsidi FLPP,” jelas Ari.
Kelompok masyarakat di desil 1-2 (pendapatan terendah) misalnya, mungkin hanya mampu membeli rumah seharga Rp100 juta ke bawah.
Bila pemerintah memberikan subsidi kepada kelompok yang selama ini belum mendapat perhatian serius itu, demand rumah subsidi akan membesar.
Bank BTN sudah menawarkan skema KPR subsidi Rp75 juta dengan cicilan Rp400 ribu per bulan untuk kelompok di desil 1-2 atau 3 tersebut.
Sementara kelompok masyarakat di desil 6-8 (menengah) kurang berminat dengan rumah MBR, karena kurang memenuhi preferensi mereka. Kelompok ini menginginkan rumah yang lebih baik seperti rumah menengah seharga Rp300 juta sampai Rp500 juta.
Karena itu cakupan subsidi perlu diperluas, mencakup mulai dari rumah seharga Rp100 juta sampai misalnya, maksimal Rp500 juta.
Komposisi pendanaan KPR-nya bisa dibuat baru menjadi misalnya 50:50, periode subsidi dibatasi, misalnya maksimal 8-10 tahun, dan bunga KPR-nya bervariasi antara 5-7 persen per tahun, bukan fix 5 persen per tahun selama masa KPR maksimal 20 tahun seperti saat ini.
“Dengan cakupan subsidi yang diperluas ke lebih banyak kelompok, demand rumah subsidi membesar, dan peningkatan pesat suplai rumah subsidi jadi matching dengan demand-nya,” tutup Ari.