Menteri PKP Minta KPR FLPP Disalurkan Sejak Awal 2025, Ini 39 Bank Penyalurnya
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, agar penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bisa dimulai awal 2025.
“Awal tahun depan sudah ada stok 46.000 rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang siap akad KPR FLPP,” kata Menteri PKP seperti dikutip keterangan tertulis Kementerian PKP.
Ara menyatakan hal itu dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2025 antara BP Tapera dan 39 bank penyalur KPR, dan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah bersama para pemangku kepentingan sektor perumahan di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan merupakan upaya mensukseskan program 3 juta rumah, sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat yang telah berjalan dengan baik.
Penandatanganan disaksikan Menteri PKP, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Silaban, anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tahun 2025 BP Tapera mendapat tugas menyalurkan subsidi FLPP senilai Rp28,17 triliun untuk 220.000 rumah, dengan komposisi pendanaan KPR-nya 75:25 (75 persen dari APBN dan 25 persen dari bank penyalur KPR).
Menteri PKP mengusulkan alokasi subsidi FLPP yang bersumber dari APBN itu ditambah menjadi Rp49,22 triliun untuk 500.000 rumah, dengan komposisi pendanaan KPR diperbaharui menjadi 50:50. Ia menilai KPR FLPP sudah bagus.
“Sudah saya cek ke perbankan, kredit macetnya di bawah satu persen, konsumennya hepi, pengembangnya juga, banknya juga. Tapi, perlu perubahan kebijakan terkait proporsi pendanaan KPR FLPP antara pemerintah dan perbankan menjadi 50:50, sehingga target penyalurannya bisa ditingkatkan,” ujar Ara.
Baca juga: Kementerian PKP Akan Tingkatkan Penyaluran KPR FLPP
KPR FLPP yang disalurkan untuk pembelian rumah bagi MBR itu, mengenakan bunga hanya 5 persen per tahun, fix (tetap) selama jangka waktu (tenor) kredit maksimal 20 tahun.
Menteri PKP menyebutkan, dalam waktu dekat ia akan mengecek rumah-rumah bersubsidi yang dibangun pengembang, guna menyusun data pasokan rumah di lapangan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait rencana penambahan kuota FLPP tahun depan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dengan sudah ditekennya perjanjian PKS, 39 bank itu bisa langsung melakukan penyaluran dan akad KPR FLPP sejak awal Januari 2025.
“Kami berharap pengembang bisa meningkatkan kualitas bangunan (rumah subsidi), dan kami juga siap melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan target penyaluran KPR FLPP sudah tepat sasaran,” kata Heru.
Berikut daftar 39 bank yang menekan PKS dengan BP Tapera untuk penyaluran KPR FLPP tersebut. Terdiri dari 7 bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah (BPD), termasuk bank syariah yang masih tergolong unit usaha syariah di bank induknya masing-masing:
1. BPD Nagari dan BPD Nagari Syariah
2. BPD Kalbar dan Kalbar Syariah
3. BPD NTB Syariah
4. BPD Aceh Syariah
5. BPD Kalteng
6. BPD Kaltim
7. BPD Riau Syariah
8. BPD Jateng dan BPD Jateng Syariah
9. BPD NTT
10. BPD Jatim
11. BPD DI Yogyakarta
12. Bank Mega Syariah
13. BPD Sulteng
14. BPD Papua
15. BPD Bengkulu
16. BPD Sumsel Babel dan BPD Sumsel 17. BPD Babel Syariah
18. BRI
19. BNI
20. Bank Mandiri
22. BSI
23. BJB dan BJB Syariah
24. BTN dan BTN Syariah
25. BPD Jambi dan BPD Jambi Syariah
26. BPD Sulselbar
27. BPD DKI dan BPD DKI Syariah
28. BPD Kalsel dan BPD Kalsel Syariah
29. BPD Sulselbar Syariah
30. BPD Sumut dan BPD Sumut Syariah
31. BPD Jatim Syariah