Menkeu: Tenang! Defisit Anggaran Tetap Aman
Realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan kinerja belanja yang mulai menunjukkan percepatan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, dari total belanja negara itu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp413,2 triliun, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp196,1 triliun, dan belanja non-KL Rp217,1 triliun.
Belanja K/L terbilang paling pesat peningkatannya menyusul dibukanya blokir anggaran K/L senilai Rp86,6 triliun sejak pertengahan Maret, sehingga K/L sudah bisa belanja lagi.
Blokir anggaran dilakukan menyusul kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang diperintahkan Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 1/2025.
Efisiensi dilakukan terhadap 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun, dan transfer ke daerah Rp50,6 triliun. “Dengan dibukanya blokir anggaran Rp86,6 triliun itu, K/L sudah bisa belanja lagi sesuai dengan program prioritas nasional,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA 2025 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Suahasil memberikan keterangan bersama dua wamenkeu lain mendampingi Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Secara rinci, anggaran Rp33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya.
Baca juga: Penerimaan Pajak Membaik, Menkeu Lansir Joint Program untuk Genjot Lebih Tinggi
Efek pembukaan blokir anggaran itu tercermin dalam akselerasi realisasi belanja K/L. Kalau Januari 2025 realisasi belanjanya baru Rp24,4 triliun, Februari 2025 naik menjadi Rp83,6 triliun, dan Maret 2025 melonjak menjadi Rp196,1 triliun.
Sementara itu pada periode yang sama, realisasi pendapatan negara mencapai Rp516,1 triliun. Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak Rp322,6 triliun, kepabeanan dan cukai Rp77,5 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp115,9 triliun.
Dengan pendapatan negara yang lebih rendah (Rp516,1 triliun) dibanding realisasi belanja yang mencapai Rp620,3 triliun, maka anggaran negara (APBN) akhir Maret 2025 defisit Rp104 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jauh lebih tinggi dibanding defisit triwulan satu 2024 sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen PDB.
Menanggapi defisit itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tenang. Alasannya, defisit itu masih aman, karena masih jauh di bawah batas defisit yang ditentukan di APBN 2025 sebesar Rp616 triliun atau 2,53 persen PDB.
“Kalau melihat defisit, jangan panik karena di APBN 2025 defisit total ditetapkan Rp616 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Defisit Rp104 triliun itu baru 16,9 persen dari target defisit tahun ini,” ujar Menkeu.
Ia menambahkan, defisit 2,53 persen itu memang dirancang counter cyclical, guna mendukung pemulihan ekonomi dan mengakselerasi pembangunan nasional secara terukur. Angka defisit itu sudah disepakati dengan DPR dan menjadi UU APBN 2025.