Pagu Anggaran Kementerian PU 2026 Rp70,86 Triliun, Digunakan Untuk Irigasi Hingga Bangun Jalan
Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 disetujui Komisi V DPR sebesar Rp70,86 triliun. Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, struktur pagu anggaran Kementerian PU tahun 2026 masih difokuskan untuk penanganan jalan nasional sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung ketahanan pangan serta memperkuat jaringan irigasi pangan selain normalisasi sungai untuk mitigasi bencana banjir.
“Kami mendapatkan arahan Presiden Prabowo sejak tahun 2025 dan seterusnya optimalisasi anggaran harus bisa mewujudkan swasembada pangan sehingga fokusnya untuk memperkuat irigasi baik irigasi primer, sekunder, hingga tersier sertta infrastuktur konektivitas ketahanan pangan,” katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR pekan ini.
Berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp70,86 triliun itu, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,8 triliun untuk bidang Bina Marga diantaranya untuk pembangunan jalan baru sepanjang 152 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan sepanjang 1.113 km, preservasi jembatan 29.241 meter, penggantian jembatan 51 meter, pembangunan flyover-underpass 362 meter, dan pembangunan jalan tol 26,54 km.
Selanjutnya kegiatan prioritas bidang Sumber Daya Air sebesar Rp20,51 triliun antara lain untuk pembangunan jaringan irigasi 2.000 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi 15.000 ha, pengendali banjir 16 km, pengaman pantai 4 km, penyediaan air baku 0,3 m3/detik, dan pembangunan 15 bendungan on-going.
Bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp4,11 triliun yang antara lain untuk perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 6.731 PP, Sambungan Rumah (SR), pengelolaan air limbah 400 KK, dan pembangunan satu bangunan gedung.
Baca juga: Blokir Anggaran Dibuka, Belanja Kementerian Melesat. Wamenkeu: Kerek Pertumbuhan Ekonomi
Kemudian, bidang prasarana srategis sebesar Rp13,53 triliun antara lain untuk 1.000 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, 100 Sekolah Rakyat, lima perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta pembangunan infrastruktur prasarana perekonomian, prasarana olahraga, prasarana cagar budaya, prasarana kesehatan, prasarana peribadatan, dan prasarana strategis lainnya. Sisanya Rp910 miliar digunakan untuk dukungan manajemen seperti gaji pegawai dan operasional kantor.
“Kami akan kaji lebih lanjut agar semua arahan dari Komisi V DPR terutama masalah IBM (Infrastruktur Berbasis Masyarakat) dan Padat Karya bisa tetap ada walaupun mungkin belum maksimal. Berdasarkan exercise, kami masih memerlukan tambahan anggaran untuk TA 2026 sebesar Rp68,88 triliun untuk program teknis Rp65,28 triliun termasuk dukungan infrastruktur berbasis masyarakat dan program dukungan manajemen Rp3,6 triliun,” imbuh Dody.