Wamen Fahri: Sektor Perumahan Akan Berkontribusi Hingga 1,3 Persen terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan, sektor perumahan akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyampaikan hal itu dalam diskusi publik “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak” yang digelar di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
“Melalui tiga program utama di sektor perumahan, kami telah menghitung total perputaran ekonomi di sektor perumahan bisa mencapai Rp310 triliun per tahun. Angka itu berpotensi memberikan tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi antara 1 sampai 1,3 persen dari target 8 persen yang dijanjikan Presiden Prabowo,” kata Fahri seperti dikutip keterangan Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan. Yakni, renovasi 2 juta rumah yang akan dimulai tahun anggaran mendatang dengan anggaran Rp43 triliun. Program ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya di desa, namun perlu direnovasi agar layak huni.
Kedua, pembangunan 1 juta rumah baru melalui kemitraan dengan sektor swasta, terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan.
Ketiga, penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas di sekitar 10 persen wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan backlog perumahan (tidak layak huni) sebesar 20 juta unit.
Baca juga: Bank Dunia: Program 3 Juta Rumah Butuh Reformasi Regulasi Perumahan
“Ketiga program itu tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wamen PKP.
Fahri menyebutkan, arah subsidi perumahan ke depan juga harus diubah menjadi difokuskan pada tanah, bukan semata pada kredit pemilikan rumah.
“Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik, bukan hanya berorientasi keuntungan,” tegasnya.
Wamen Fahri juga menggarisbawahi pentingnya penyediaan hunian vertikal terjangkau, melalui konsolidasi lahan oleh negara dan skema sewa jangka panjang.
“Jika tanah dikelola negara dan rumah dijual dengan harga rendah atau bahkan digratiskan setelah lunas, maka harga rumah akan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Fahri.