Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja, pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi (percepatan) tahun ini, 4 program lanjutan tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025), usai mengikuti rapat terbatas mengenai stimulus ekonomi bersama sejumlah menteri dengan Presiden Prabowo Subianto. Airlangga memberikan keterangan didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Program Akselerasi 2025
Menurut Airlangga, untuk 8 program akselerasi 2025, pemerintah memulai dengan, pertama, program magang bagi lulusan perguruan tinggi (fresh graduate) selama 1 tahun yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan sektor industri. Target penerima manfaat tahap pertama 20 ribu orang. Program akan memberikan uang saku setara UMP selama enam bulan bagi peserta, dengan total anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp198 miliar.

Kedua, perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (PPhDTP) yang sebelumnya sudah diberlakukan untuk sektor padat karya. “Ini dilanjutkan ke sektor parawisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerima 552 ribu. PPhDTP diberikan 100 persen untuk sisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan. Anggarannya Rp120 miliar,” kata Airlangga melalui keterangan resmi.

Ketiga, melanjutkan bantuan pangan selama 2 bulan ke depan (Oktober dan Desember) melalui penyaluran 10 kg beras, dengan anggaran Rp7 triliun. Pemerintah akan melakukan evaluasi pada Desember guna melihat optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program.

Keempat, bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik. Program menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran 50 persen selama 6 bulan.

Melalui JKK, pekerja akan mendapatkan perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan Rp174 juta bagi dua orang anak. Sementara melalui JKM, ahli waris juga akan menerima santunan Rp42 juta.

Baca juga: Program Perumahan Salah Satu yang Diharapkan Buka Lapangan Kerja

Kelima, manfaat tambahan melalui program perumahan BPJS Ketenagakerjaan (TK) dengan menurunkan bunga kredit perumahan untuk pekerja, dari BI Rate + 5 persen menjadi BI rate + 3 persen. Fasilitas dapat digunakan pekerja peserta BPJS TK untuk cicilan atau depe rumah.

Penurunan bunga juga diikuti dengan relaksasi riwayat kredit calon debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bunga juga diturunkan bagi pengembang perumahan, dari BI rate + 6 persen menjadi BI rate + 4 persen, sehingga diharapkan memperluas kesempatan pekerja memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Program ini targetnya Rp150 miliar ditanggung BPJS untuk seribu rumah, dengan tahun depan ditingkatkan jumlahnya karena ini mendukung program 3 juta rumah,” jelas Menko Airlangga.

Keenam, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) yang akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan selama September-Desember 2025, dengan sasaran 609.465 penerima manfaat. Untuk itu telah dialokasikan anggaran Rp3,5 triliun melalui Kementerian PUPR dan Rp1,8 triliun melalui Kemenhub.

Ketujuh, pemerintah melakukan percepatan deregulasi PP 28/2025 mengenai perizinan berusaha berbasis risiko untuk mempermudah investasi, dengan mengintegrasikan sistem antar-kementerian/lembaga, serta memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS), dengan alokasi dana Rp3,5 miliar per RDTR. Pemerintah akan mendorong jumlah penerima manfaat mencakup 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.

Kedelapan, pemerintah akan memberlakukan program perkotaan dengan pilot project beberapa program di kota-kota besar. Salah satunya di Jakarta untuk peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy.

Program yang Dilanjutkan 2026
Pertama, pemerintah akan memperpanjang insentif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun, berlaku hingga tahun 2029a alias tidak lagi diperpanjang setiap tahun. Tahun ini alokasi anggaran telah disiapkan Rp2 triliun dengan jumlah wajib pajak terdaftar 542 ribu, yang seluruhnya akan diatur melalui revisi PP.

Kedua, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata, dengan estimasi anggaran Rp480 miliar bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Ketiga, insentif PPh 21 DTP bagi pekerja industri padat karya, meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit. Target penerima 1,7 juta pekerja dengan alokasi anggaran Rp800 miliar tahun ini.

Keempat, perluasan program diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah, tidak hanya bagi pengemudi transportasi online dan ojek pangkalan, tetapi juga petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Target 9,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp753 miliar.

Baca juga: Pak Menkeu, Masalahnya Sektor Riil yang Melempem, Kok Solusinya Guyur Likuiditas?

Program Penyerapan Tenaga Kerja
Pemerintah juga menyiapkan program untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, seperti Program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80 ribu unit usaha baru dengan estimasi penyerapan 681 ribu tenaga kerja, dan target hingga 1 juta orang pada Desember 2025.

Kedua, pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dikembangkan di 100 desa dengan potensi serapan 8.645 tenaga kerja, serta proyeksi jangka panjang mencapai 4.000 titik yang dapat menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.

Ketiga, revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan luas 20 ribu hektare yang diperkirakan mampu menyerap 168 ribu tenaga kerja.

Keempat, program modernisasi kapal nelayan yang mencakup pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi penciptaan 200 ribu lapangan kerja, serta pengadaan kapal berkapasitas 30 GT hingga 2.000 GT bagi koperasi dan pelaku usaha BUMN.

Kelima, program penanaman kembali 870 ribu hektare lahan dengan target membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

Berbagai inisiatif di atas, jelas Airlangga, akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas yang sedang dipersiapkan Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Menteri PPN/Bappenas, beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program,” pungkas Menko Airlangga.