Menkeu: APBN 2026 Wujud Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumitronomics
Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025), resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang.
Pengambilan keputusan pengesahan APBN 2026 dipimpin Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Dengan demikian, APBN 2026 menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya di depan DPR sebelum pengesahan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
“APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat guna mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” kata Menkeu sebagaimana dikutip keterangan tertulis Kementerian Keuangan.
APBN 2026 juga menegaskan visi pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen agar APBN 2026 tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tapi juga mampu menjawab dinamika global dan aspirasi masyarakat.
“Strategi pembangunan ekonomi Indonesia (di era Prabowo) berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Yaitu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis,” jelas Menkeu.
Baca juga: Defisit APBN Agustus Naik Jadi 1,35 Persen. Menkeu: Ekonomi Kita Tetap Kuat
Sumitronomics ditakik dari konsep pembangunan yang dicetuskan Profesor Sumitro, ayah dari Presiden Prabowo Subianto, yang mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6 persen dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, (APBN) diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8 persen dalam jangka menengah,” terang Menkeu.
Untuk mewujudkan pilar pertumbuhan, APBN diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, didukung penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
APBN 2026 juga difokuskan pada delapan agenda prioritas. Yaitu, ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar, di antaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
Baca juga: Papua-Maluku Dapat Alokasi Belanja Rp12,5 Juta Per Kapita, Jawa Hanya Rp5,1 Juta
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi dikendalikan di level 2,5 persen, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah di sekitar Rp16.500 per dolar AS.
“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Menkeu.