Menkeu: Ekonomi Akan Tumbuh 6 Persen Dalam Waktu Dekat
Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025), resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang.
Pengambilan keputusan pengesahan APBN 2026 dipimpin Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Dengan demikian, APBN 2026 menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi dikendalikan di level 2,5 persen, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah di sekitar Rp16.500 per dolar AS.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat berpidato di depan rapat paripurna DPR tersebut, APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat guna mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan.
Untuk itu, APBN diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, didukung penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6 persen dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, (APBN) diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8 persen dalam jangka menengah,” kata Menkeu sebagaimana dikutip keterangan tertulis Kementerian Keuangan.
Baca juga: Porsi MBG di Anggaran Pendidikan Dikoreksi, Tunjangan Guru Naik Jadi Rp274,7 Triliun
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu, APBN 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas. Yaitu, ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” terang Menkeu.
Tahun 2026 sendiri pemerintah di APBN 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi dikendalikan di level 2,5 persen, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah di sekitar Rp16.500 per dolar AS.
Secara keseluruhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,4 persen itu, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, sehingga defisit 2,68 persen PDB yang ditutup dengan utang.
Untuk itu dialokasikan anggaran besar, antara lain untuk ketahanan pangan Rp164,7 triliun, energi Rp402,4 triliun, MBG Rp335 triliun, pendidikan Rp769,1 triliun, kesehatan Rp244 triliun, dan perlindungan sosial Rp508,2 triliun.
Dari Rp769,1 triliun anggaran pendidikan itu, sebanyak Rp223,6 triliun atau hampir 30 persen diambil untuk MBG. Selebihnya anggaran MBG yang Rp111 triliunan lagi diambil dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, anggaran fungsi ekonomi Rp19,7 triliun, dan anggaran cadangan Rp67 triliun.