Menteri PKP Mau Bangun Apartemen Subsidi di Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menemui para pejabat Kementerian Keuangan, Rabu (24/9/2025). Antara lain Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban, dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.
Pertemuan dimaksudkan untuk mendiskusikan berbagai terobosan yang mungkin dilakukan dalam pengadaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di perkotaan seperti Jakarta, dengan memanfaatkan aset lahan yang dimiliki negara.
“Bagaimana ada rumah subsidi di kota? Di Jakarta saya akan bertemu Pak Gubernur (Pramono Anung) untuk membahas rencana rumah subsidi dalam bentuk rusun (rumah susun/apartemen),” kata Menteri Ara sebagaimana dikutip keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP, Kamis (25/9/2025).
Mantan politisi PDIP ini menyebutkan, sebelumnya sudah dua kali bertemu Gubernur Jakarta untuk melahirkan terobosan mengenai pengadaan rumah subsidi di tengah kota. Dalam pertemuan itu, ia memastikan rumah subsidi itu akan berbentuk rusun, bukan hunian tapak.
Dalam waktu dekat, Menteri PKP menyatakan akan mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta. Ia akan meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.
“Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, terutama di perkotaan, membuat skema baru untuk rusun tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” ujar Menteri Ara.
Baca juga: Pemprov Jakarta Siapkan Pembangunan 19.809 Rumah dengan KUR Perumahan
Dalam kesempatan tersebut Menteri PKP mengulangi lagi, bahwa pada Senin (29/9/2025) mendatang, akan melakukan akad massal bagi 25 ribu debitur rumah subsidi di Bogor. Tidak disebutkan apakah launching akad massal itu jadi dibuka Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih kunker ke luar negeri.
Yang jelas, terang Ara, akad massal dipusatkan di Bogor karena di Bogor ia melihat pengembangan rumah subsidinya bagus, berkualitas. “Sudah kita cek,” tukas Ara.
Selain itu, di Bogor kabupaten berdasarkan data, kemiskinan ekstrim itu dari segi jumlah paling banyak. “Itu data yang kami terima dari BPS,” pungkas Menteri PKP.