Harga Tanah Tinggi, Developer Bali Minta Harga Rumah Subsidi Disesuaikan
Harga tanah di Bali pasca pandemi meningkat pesat, menyusul berkembangnya budaya kerja remote. Banyak kaum berada yang memilih tinggal atau pindah ke Bali. Bukan sekedar berwisata tapi berhuni sekaligus bekerja secara seimbang.
Tak pelak lagi, bisnis properti di Bali pun berkembang pesat pasca pandemi, menyebar ke berbagai lokasi baru, yang membuat harga tanah di Bali melompat-lompat.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati, menerima keluhan soal harga tanah di Bali yang meninggi itu, saat melakukan sosialisasi KPR FLPP dan Kredit Program Perumahan (KPP) di Tabanan, Bali, Selasa (25/11/2025).
Sosialisasi juga disertai kunjungan ke perumahan Griya Multi Jadi, Kabupaten Tabanan, Bali, dan serah terima kunci rumah subsidi secara simbolis kepada konsumen perumahan itu. Kedua pejabat tersebut dan jajarannya melakukan sosialisasi disertai Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga.
Komisioner Heru mengapresiasi kualitas bangunan perumahan Griya Multi Jadi, dan berharap para pengembang selalu menjaga kualitas hunian subsidi sesuai standar yang ditetapkan.
Developer Griya Multi Jadi I Gede Suardita menyatakan, proyeknya mengembangkan rumah subsidi dan rumah komersial, dilengkapi sistem pengelolaan sampah mandiri.
Menyangkut rumah subsidi, permintaannya di Tabanan disebutnya tinggi. Namun, mahalnya harga tanah menjadi tantangan besar bagi pengembang untuk memenuhinya,
“Pasokan rumah subsidi tidak dapat mengimbangi tingginya permintaan. Karena itu kami berharap ada penyesuaian patokan harga jual rumah subsidi di Bali, supaya pengembang tetap dapat menyediakan hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara berkelanjutan,” katanya dikutip dari keterangan tertulis BP Tapera.
Baca juga: Wamen PKP: Subsidi Bunga untuk Rumah Subsidi Digeser Jadi Subsidi Tanah, Developer Tinggal Bangun
Menanggapi hal itu, Komisioner Heru menyatakan, usulan kenaikan harga jual rumah subsidi karena harga tanah yang tinggi itu, merupakan isu penting yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
“BP Tapera akan mengusulkan agar isu mahalnya harga tanah di Bali ini dikaji lebih lanjut, sebagai bahan pertimbangan penyesuaian harga jual rumah subsidi oleh Kementerian PKP. Tujuannya agar penyediaan rumah untuk MBR dapat tetap berjalan dan tidak terhambat oleh kondisi pasar,” ujar Heru.
Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyampaikan, Tabanan merupakan kota penyangga Badung dan Denpasar. Karena itu kebutuhan huniannya makin meningkat. Pemkab Tabanan berharap program FLPP dan BSPS dapat terus ditingkatkan di Tabanan untuk memperluas akses MBR terhadap rumah layak dan terjangkau.
Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan, pemerintah terus mengkaji kebijakan penyediaan hunian di kawasan urban. Dengan harga tanah di kota yang terus meningkat, rumah vertikal berbasis pembiayaan FLPP menjadi salah satu solusinya.
Baca juga: Rumah 18 Meter Persegi Tidak Masalah, Asal Bisa Tumbuh
Khusus program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi rumah tidak layak huni (RTLH), Sri mengungkapkan selain dari anggaran pemerintah, program itu juga akan dijalankan dengan skema tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Kalau dari anggaran pemerintah, targetnya tahun depan 400 ribu unit, dengan skema CSR perusahaan targetnya mencapai 29.000 unit rumah yang akan direnovasi di seluruh Indonesia. Ia tidak menyebutkan jatah bedah rumah untuk Kabupaten Tabanan.