Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, dengan masih tingginya ketidakpastian global dalam beberapa tahun ke depan, BI akan menjalankan kebijakan moneter yang konsisten menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan (pro-stability & growth).

Hal itu disampaikan Perry saat menyampaikan pidato kunci dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta akhir pekan ini, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, para menetri, dan petinggi otoritas keuangan.

Menurut Gubernur BI, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan, BI membuka peluang menurunkan bunga acuan BI Rate lebih lanjut menyusul terkendalinya inflasi.

BI juga akan terus melakukan ekspansi likuiditas moneter, guna mendorong penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang.

Kemudian memperkuat kebijakan insentif makroprudensial longgar tahun 2026 untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan.

“Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah misalnya, nilainya kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember 2025,” kata Perry.

Baca juga: Gubernur BI: Ketidakpastian Global Masih Tinggi, Belum Tahu Kapan Berakhir

Selain itu, BI juga akan memberikan insentif likuiditas bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga, dan berkoordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengatasi masalah pemberian special rate kepada deposan-deposan besar oleh perbankan.

Sementara untuk menjaga stabilitas ekonomi dari gejplak global, BI melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, melalui intervensi NDF di pasar luar negeri, intervensi spot, DNDF, dan pembelian SBN terbitan pemerintah di pasar sekunder dalam negeri.

Kemudian menjaga kecukupan cadangan devisa, dengan memperluas instrumen penempatan valas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Pada kesempatan itu, Gubernur Perry juga menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan konsumsi dan investasi, serta hilirisasi dan program prioritas pemerintah.

BI juga mendorong percepatan dan penyempurnaan digitalisasi pembayaran seperti BI-Fast, BI-RTGS, dan QRIS untuk mendorong ekonomi digital dan mengefisienkan sistem ekonomi dan keuangan.

Untuk QRIS misalnya, BI menargetkan 60 juta pengguna dan 45 juta merchant tahun depan. Kerja sama QRIS antar negara juga diperluas. Setelah ASEAN, Jepang dan Tiongkok, juga dengan Korea Selatan, India, dan Saudi Arabia.

Terakhir, BI juga akan melaklukan eksperiman penerbitan Digital Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.