AHY Koordinasikan Kementerian PU-PKP untuk Pemulihan Infrastruktur-Perumahan di Sumatera
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah fokus pada pemulihan konektivitas, penanganan infrastruktur strategis terdampak, penyediaan sumber daya air, infrastruktur kesehatan, serta pemetaan detail rumah rusak di tiga provinsi terdampak bencana: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
AHY menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pekan lalu.
Sebagai menko yang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY memastikan koordinasi antar-kementerian dilakukan secara ketat terutama terkait pembukaan akses, evakuasi warga, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan jalur logistik.
“Langkah-langkah taktis di lapangan difokuskan untuk mengevakuasi korban, menyelamatkan warga, termasuk memastikan tidak ada yang tidak mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Secara paralel kita berupaya sekuat tenaga untuk menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi terutama untuk bantuan logistik dan medical supplies ke daerah terisolasi,” ujar AHY dikutip dari siaran pers Kemenko IPK Selasa (16/12).
Berdasarkan data terakhir, banjir dan longsor telah menimpa 52 kabupaten-kota di tiga provinsi dengan dampak kerusakan sangat luas, baik pada infrastruktur dasar maupun sektor permukiman.
Baca juga: Kementerian PU Fokus Buka Akses Jalan-Jembatan di Aceh-Sumut-Sumbar
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, pihaknya telah menurunkan total 310 personel dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di tiga provinsi tersebut. Para personel bergerak cepat melakukan respons awal untuk menginspeksi infrastruktur yang terdampak dan mendukung komando penanganan darurat di daerah setiap harinya.
Kementerian PU juga mengerahkan 298 unit alat berat (seperti excavator dan loader), 121 unit alat pendukung termasuk hidran umum, mobil operasional, dump truck, dan mobil tangki air, serta 3.727 unit material darurat seperti geobag, bronjong kawat, dan agregat untuk kebutuhan penanganan di seluruh lokasi terdampak.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan karena pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi menjadi kunci agar masyarakat dapat segera kembali memperoleh akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” katanya.
Kementerian PU juga telah menghitung untuk kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana ini mencapai Rp51 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk Aceh disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Sementara itu Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan, rumah terdampak mencapai 112.551 unit dan angka tersebut masih berkembang seiring verifikasi lapangan. Pemerintah pusat bersama satgas daerah, BNPB, dan pemda juga telah mengidentifikasi lokasi-lokasi relokasi di tiga provinsi tersebut yang terdiri dari delapan lokasi di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan lima di Sumatera Barat.
“Seluruh langkah penanganan dilakukan sesuai arahan presiden untuk bekerja cepat, tepat, dan berbasis keamanan. Pertimbangan utama dalam relokasi adalah keamanan geologis, legalitas lahan, serta akses masyarakat terhadap ekosistem sosial, seperti sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi,” bebernya.
Baca juga: Kementerian PKP Siapkan Relokasi Korban Banjir Sumatera, Pemda Diminta Ancer-Ancer Lokasinya
Untuk percepatan rekonstruksi, Kementerian PKP telah menyiapkan stok awal panel RISHA produksi UMKM yaitu 470 unit dari Medan dan 140 unit dari Bandung. Kementerian PKP juga tengah melakukan perhitungan kebutuhan tambahan serta memanggil Semen Indonesia Group untuk menyusun standar teknis terbaik terkait kualitas, harga, sistem struktur, dan waktu instalasi.
Penanganan rumah terdampak akan dibagi dalam tiga kategori yakni rusak berat, sedang, dan ringan dengan pendekatan pembangunan atau renovasi yang disesuaikan berdasarkan hasil survei teknis di lapangan.
Menko AHY menegaskan bahwa kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat pemulihan. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak hanya membangun kembali tetapi membangun lebih baik, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap potensi bencana di masa depan.