Menteri Perumahan Tinjau Lokasi Bakal Rusun Subsidi di Meikarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau dua lokasi bakal pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/1/2026).
Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari komitmen Kementerian PKP mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.
Lokasi yang ditinjau berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, masing-masing dengan luas lahan sekitar 10 hektare.
“Sesuai dengan yang kami sampaikan sebelumnya, kita akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta. Hari ini saya bersama dirjen dan staf melakukan survei di dua titik, nanti datanya akan dilengkapi,” kata Menteri Maruarar melalui keterangan tertulis dikutip Minggu (18/1/2026).
Ara menilai, kedua lokasi cukup strategis untuk pengembagan rusun subsidi, karena berada di kawasan dengan akses transportasi cukup baik dan berdekatan dengan kawasan industri.
“Dari lokasi ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer, sementara dari titik pertama sekitar 2 kilometer. Jadi, menurut saya dua lokasi ini bagus,” ujarnya.
Menteri PKP menyatakan pentingnya memastikan kelayakan hunian dengan mempertimbangkan jarak ke fasilitas publik utama. “Saya minta dipetakan berapa jauh (dari bakal lokasi rusun) ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal ini penting, termasuk akses transportasinya,” terangnya.
Baca juga: Pemerintah Naikkan Harga Rusun Subsidi, Supaya Developer Tertarik Bangun
Ia menyebutkan, di atas lahan sekitar 10 hektare rencananya dibangun sekitar 18 tower rusun lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sekolah, klinik, taman bermain, dan fasilitas olahraga, agar benar-benar menjadi lingkungan yang layak huni.
“Saya ingin rusun subsidi (di Meikarta) ini jadi contoh yang baik, bagaimana MBR bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” ujar Ara.
Seluruh proses pembangunan rusun subsidi, akan dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah. “Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” tukas Menteri PKP.
Ia menyampaikan, koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan, termasuk dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.
“Saya sudah laporkan kepada Presiden dan Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim. Kami akan bergerak cepat dan pastikan semua sesuai aturan. Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” ungkap Maruarar.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan tidak memberikan izin baru untuk pengembangan perumahan di seanrtero Jawa Barat.
Baca juga: Pemerintah Bangun Rusun Subsidi Tipe 21-45, MBR Bisa Beli dengan KPA 30 Tahun, Bunga 5-7 Persen
Ia menambahkan, tim dari Kementerian PKP tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung mulai dari skema pembiayaan, legalitas, hingga desain bangunan, untuk pengembangan rusun subsidi.
“Semuanya disiapkan agar sesuai arahan Presiden Prabowo. Bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Pegangan kami tiga itu,” ungkap Menteri Maruarar.
Ia menambahkan, minggu depan akan melanjutkan survei ke beberapa lokasi lain untuk pembangunan rusun subsidi bersama pengembang berbeda. Kita “akan terus bergerak cepat agar tahun ini ada terobosan yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkas Menteri PKP.