BI dan Pemerintah Sepakati Debt Switching SBN Jatuh Tempo 2026 Senilai Rp173,4 Triliun
Akhir pekan ini, 20 Februari 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) melakukan rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter 2026.
Rapat koordinasi yang dihadiri Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo beserta jajarannya masing-masing itu, merupakan bentuk sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, rapat juga merupakan pelaksanaan amanatat UU No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara dan UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Kedua UU terakhir mengamanatkan, pemerintah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BI sebelum menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Konsultasi diperlukan agar penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) itu oleh pemerintah, selaras dengan arah kebijakan dan rencana operasi moneter BI.
Sebagaimana diketahui pemerintah membiayai defisit fiskal (APBN) dengan utang, yang didapat antara lain dengan menerbitkan SBN untuk pasar domestik dan global. Defisit APBN 2026 ditetapkan sekitar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Mengutip keterangan BI, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter 2026 secara konsisten untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1%, dan nilai tukar rupiah yang stabil.
Kebijakan moneter itu antara lain ditempuh melalui operasi moneter yang diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dengan mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi SBN di pasar sekunder.
Baca juga: Jaga Defisit Anggaran di Bawah 3 Persen, Pemerintah Kejar Tax Ratio 12 Persen
Jumlah pembelian dan penjualan SBN itu diklaim BI dilakukan secara terukur dan prudent (prudent monetary policy), sehingga tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Terkait hal itu, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar, dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) menurut harga pasar.
Tahun ini, debt switch SBN dengan pemerintah direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo 2026 senilai Rp173,4 triliun, dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo.
Mekanisme pertukaran SBN antara Kemenkeu dan BI telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2021, 2022, dan 2025. “Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen, penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar,” tulis keterangan BI.
Apa itu debt switching?
Debt switching adalah tukar menukar SBN yang akan jatuh tempo dengan SBN yang belum akan jatuh tempo.
Pertukaran SBN membuat pemerintah tidak kewalahan melunasi utang yang jatuh tempo berikut bunganya, dan memungkinkan pemerintah menata struktur utangnya menjadi lebih efisien dan terkelola dengan baik.
Sementara bagi BI, debt switching sekaligus menjadi salah satu bentuk operasi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang.
Baca juga: Dukung Pembiayaan 3 Juta Rumah, BI Beli Surat Utang Pemerintah Rp23,7 Triliun
Para pengamat menyatakan, sepanjang debt switching dilakukan secara transparan sesuai mekanisme pasar, debt switching tidak bermasalah terhadap sentimen pasar.
Akan berbeda kalau kebijakan pertukaran SBN dilakukan secara agresif dan kurang transparan, yang membuat pasar membaca pemerintah terlalu bergantung pada pembiayaan bank sentral.
Sentimen pasar jadi negatif yang bisa membuat imbal hasil (yield) SBN meningkat, dan selanjutnya malah menambah beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah.