Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Sangat Sulit Dicapai
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berulangkali menyampaikan optimismenya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam jangka menengah.
Namun, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM Akhmad Akbar Susamto SE, MPhil, PhD, menyangsikan optimisme tersebut.
Sebaliknya ia menyebut target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen itu, sangat sulit dicapai dalam jangka menengah sekalipun.
Ia mengakui perekonomian nasional masih cukup resilien, namun untuk bisa tumbuh lebih tinggi hingga 8 persen, Indonesia masih menghadapi banyak hambatan struktural.
“Kita semua tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, secara realistis target 8 persen itu masih sangat jauh dari (bayangan karena) kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini,” katanya dalam diskusi “Economic and Business Journalism Academy”, Indonesia Economic Outlook 2026, di FEB UGM belum lama ini, sebagaimana dikutip laman FEB UGM akhir pekan ini (20/2/2026).
Akhmad tidak menyebutkan secara spesifik hambatan struktural tersebut. Tapi, beberapa hari lalu dalam pertemuan bisnis di di Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Prabowo menyebut beberapa hambatan struktural ekonomi Indonesia itu.
“Kita memiliki masalah dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kita memiliki masalah korupsi. Kita memiliki masalah kinerja kelembagaan yang masih lemah,” kata Kepala Negara.
Karena berbagai kelemahan struktural itu, realisasi investasi tidak pernah mencapai skala yang memungkinkan pemerintah memacu pertumbuhan hingga 8 persen.
Baca juga: Ekonomi Batang dan Kendal Tumbuh di Atas 8 Persen. Kok Bisa?
Investasi di Indonesia juga tidak efisien. Tercermin dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang tinggi. Di atas 6, tertinggi dibanding ICOR negara-negara ASEAN yang berkisar antara 3-4.
ICOR adalah rasio yang menunjukkan besarnya tambahan investasi untuk menghasilkan satu unit output (produksi). ICOR juga dapat merefleksikan produktivitas modal yang ditanamkan, dan pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai dari investasi itu.
Makin kecil nilai ICOR, makin produktif sebuah investasi dan makin efisien sebuah perekonomian. ICOR yang ideal berada di kisaran 3-4. Itu berarti untuk menghasilkan 1 persen pertumbuhan ekonomi, hanya dibutuhkan 3-4 persen tambahan investasi.
Dalam kasus Indonesia dengan ICOR 6,33 (BPS 2023), untuk menghasilkan 1 persen pertumbuhan ekonomi, diperlukan tambahan investasi lebih dari 6 kali.
Tingginya ICOR Indonesia itu dipengaruhi faktor internal seperti suku bunga tinggi, pembebasan lahan yang ribet dan mahal, korupsi, regulasi dan birokrasi yang ruwet, keterampilan (produktifitas) tenaga kerja yang rendah, dan biaya logistik yang mahal.
Saat ini investasi di Indonesia mencapai 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, karena nilai ICOR lebih dari 6, pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai dengan investasi sebesar itu stagnan di 5 persen (30:6) atau kurang.
Bila ICOR bisa ditekan menjadi 4 misalnya, dan investasi bisa ditingkatkan menjadi 32 persenan, baru pertumbuhan ekonomi bisa 8 persen (32:4).
Baca juga: Jangan Mimpi Ekonomi Bisa Tumbuh 8 Persen Kalau ICOR Masih 6
Menurut Akhmad, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya pernah terjadi empat kali sepanjang sejarah ekonomi Indonesia. “Bahkan, dalam 30 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah mencapai 7 persen (boro-boro 8 persen),” ujarnya.
Itulah kenapa berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB, juga lembaga riset domestik, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 masih akan berputar-putar di angka 5 persen. “Perekonomian Indonesia 2026 diperkirakan tumbuh di angka 5 persenan, belum bisa lebih tinggi,” jelasrnya.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. Investasi cenderung fluktuatif, bahkan menurun.
“Penurunan realisasi PMA (investasi asing) terjadi pada banyak sektor, termasuk pertambangan, kimia, dan transportasi, yang sebelumnya menjadi penopang perkembangan investasi,” terang Akhmad.
Sementara ekspor impor diperkirakan tidak bisa menjadi mesin pertumbuhan 2026, karena terus tertekan oleh kebijakan tarif resiprokal AS dan melemahnya beberapa harga komoditas penting.
Di pihak lain, nilai impor diperkirakan meningkat, terutama dari Tiongkok seiring pengalihan pasar global akibat perang dagang dan upaya negara mitra melepas kelebihan kapasitas manufakturnya.
Karena itu, kalau mau ekonomi tumbuh tinggi, pemerintah harus mengupayakan kondisi di mana setiap rupiah yang dibelanjakan para pelaku ekonomi termasuk pemerintah bisa menghasilkan output yang lebih besar.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia itu, menyoroti postur APBN 2026 yang defisit Rp689,1 triliun dan bersifat ekspansif, namun belum pro-pertumbuhan.
Baca juga: Purbaya: Ekonomi Indonesia akan Tumbuh Hingga 8 Persen Selama Saya Masih Menjabat
Sebagai contoh, pemerintah mengurangi belanja modal hingga 20 persen. Padahal, belanja modal pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, tapi juga menghasilkan pengganda yang lebih kuat melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang meningkatkan kapasitas produksi dan menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah panjang.
Sebaliknya, program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), memang memberikan kontribusi langsung terhadap PDB, tapi dampak penggandanya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih terbatas karena manfaat program seperti itu bersifat tidak langsung dan dalam jangka panjang.
Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, Akhmad menyarankan memperbesar belanja modal pemerintah, mempercepat realisasi dan kepastian proyek investasi, dan mendorong ekspansi investasi swasta dan PMA yang berkualitas.
Kemudian, mengarahkan belanja dan investasi ke sektor penurun biaya ekonomi, khususnya logistik, energi, dan konektivitas. Lalu, menata ulang program belanja besar, mengintegrasikan program sosial dan pembangunan dengan agenda produktivitas, dan mengubah perilaku para pelaku ekonomi melalui pembenahan institusi (rules of the game) yang lebih sehat.