Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan on track, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pembiayaan adalah istilah di pemerintahan (Kemenkeu) untuk menutup defisit anggaran yang tahun ini mencapai Rp689,1 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang dalam dan luar negeri (pinjaman dan Surat Berharga Negara/SBN), dan non-utang (investasi pemerintah, pemberian pinjaman, dan pengelolaan kas).

Jelasnya, pembiayaan dalam APBN adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali (utang) dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali (seperti investasi/PMN), yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan yang perlu dibayar kembali, seperti penerbitan SBN, pinjaman dalam/luar negeri, dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di BI.

Pengeluaran yang akan diterima kembali, seperti penyertaan modal negara (PMN), dana investasi, dan pemberian pinjaman.

Menurut Juda, hingga 31 Januari realisasi pembiayaan mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 sebesar 29,6 persen.

Realisasi pembiayaan utang Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2025 sebesar 23,7 persen dari target APBN.

“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” jelas bekas Deputi Gubernur BI itu.

Baca juga: Jaga Defisit Anggaran di Bawah 3 Persen, Pemerintah Kejar Tax Ratio 12 Persen

Sebagian besar pembiayaan utang didukung pendanaan melalui pasar perdana SBN yang diklaimnya tetap solid, di tengah tekanan global. Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara (SUN) 2026, rata-rata bid to cover ratio-nya 2,2 kali.

Untuk Surat Berharga Syariah Negara juga solid, dengan rata-rata bid to cover ratio tiga lelang pertama 3,8 kali. Di sisi lain, rata-rata tertimbang yield (imbal hasil) surat utang hasil lelang juga tetap terjaga pada level yang stabil.

“Mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, yang juga tercermin dari yield yang ada. Kedepan, stabilitas pasar SBN terus terjaga, melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan otoritas moneter Bank Indonesia,” jelas Wamenkeu Juda.

Untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan 2026 sebesar Rp203 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.

Hingga 31 Januari 2025, realisasi pembiayaan investasi Rp22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah Bulog. dalam penguatan cadangan beras pemerintah. Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar yang berasal dari pelunasan PEN Daerah.

Baca juga: Pemerintah Tetap Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh 5,4 Persen, Bahkan Bisa Lebih Tinggi

Di acara yang sama, Mnekeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pihaknya memperpanjang penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di bank-bank BUMN hingga September 2026 guna menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit.

Dana dari SAL yang ditarik dari BI itu, semula akan jatuh tempo 13 Maret 2026, dan kini langsung diperpanjang selama enam bulan.

“Dengan perpanjangan ini, bank-bank BUMN tidak perlu khawatir kekurangan likuiditas. Pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar (agar selalu mencukupi),” ujar Purbaya.

Menkeu kembali mengklaim, penempatan dana itu pada September 2025 terbukti membantu menurunkan bunga deposito dan kredit, yang selanjutnya meningkatkan penyaluran kredit pada triwulan akhir 2025 dan mendrong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.