Kuota Bedah Rumah 400 Ribu, Usulan Perbaikan 4 Juta Unit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah guna membahas percepatan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Pertemuan dihadiri Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Jambi Al Haris, serta sejumlah bupati di Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP menyampaikan, Kementerian PKP akan melakukan penataan kawasan kumuh di Jambi dan Sulawesi Tengah secara lebih komprehensif. Pemerintah daerah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani.
Jadi, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) serta sanitasi dan lingkungan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, akan disertai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya melalui dukungan PNM dan SMF.
Baca juga: Atasi Kesenjangan yang Tinggi, Menteri PKP Remajakan Menteng Tenggulun Jadi Sentra Kuliner
Menurut Maruarar, selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas, karena hanya fokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi masyarakatnya. Dalam beberapa tahun setelah itu, kawasan kembali kumuh karena ekonomi masyarakatnya tidak diperkuat.
“Karena itu, ke depan penanganan RTLH harus terpadu. Rumahnya diperbaiki, ekonomi masyarakatnya juga harus diberdayakan agar bisa bertahan dan berkembang,” kata Menteri PKP melalui keterangan, Senin (23/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP juga menyatakan, penyaluran bantuan sosial termasuk BSPS, kini dilakukan berbasis data. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada persentase penduduk miskin dan tingkat kesenjangan, sehingga distribusi bantuan lebih adil dan tepat sasaran.
“Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, padahal kuota yang tersedia (tahun ini) hanya 400 ribu rumah. Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran,” ujar Menteri PKP.