Dorong Konsumsi Masyarakat, Pemerintah Gelar Lagi Program Belanja di Indonesia Aja (BINA)
Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah terus mendorong penguatan konsumsi domestik. Dari sisi pengeliaran, konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, mencapai hampir 54 persen.
Berbagai program stimulus dilansir. Mulai dari bantuan sosial (bansos), diskon transportasi, sampai program diskon belanja. Khusus program belanja, pemerintah memanfaatkan momen hari besar keagamaan seperti Nataru dan Lebaran.
Tahun ini menjelang Idul Fitri, pemerintah bersama para pengusaha ritel kembali melansir Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 yang dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Senayan City, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
“Target transaksi BINA Lebaran 2026 naik 20 persen menjadi Rp53 triliun. Kami berharap even ini membantu meningkatkan konsumsi dalam negeri,” kata Airlangga dalam sambutan pembukaan, dikutip dari keterangan Kemenko Perekonomian.
Hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, Ketua umum APPBI Alphonzus Widjaja, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Direktur the Foodhall Indonesia Lenny Tjandra.
Menurut Menko Airlangga, program BINA merupakan bagian dari upaya bersama memperkuat pasar domestik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui berbagai promo dan program belanja, BINA Lebaran 2026 diharapkan meningkatkan konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.
Baca juga: Lampaui Target, Transaksi Event Belanja Nasional 2025 Capai Rp122,28 Triliun
BINA Lebaran 2026 diselenggarakan selama 25 hari, mulai 6 hingga 30 Maret 2026, melibatkan sekitar 380 perusahaan, 800 brand, dan lebih dari 80.000 gerai ritel di berbagai wilayah di Indonesia. Program juga didukung sekitar 400 pusat perbelanjaan yang menghadirkan berbagai promosi dan diskon untuk masyarakat.
Airlangga menyatakan, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus. Mencakup bantuan pangan bagi sekitar 35 juta keluarga dengan total anggaran Rp11,92 triliun, hingga diskon tarif transportasi selama periode mudik.
Pemerintah juga mendorong kebijakan work from anywhere (WFA), agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai insentif transportasi tersebut sekaligus meningkatkan pergerakan ekonomi di berbagai wilayah.
Konsumsi masyarakat juga diperkuat dengan penyaluran THR, wabil khusus bagi ASN selain pekerja swasta. Sementara perusahaan penyedia layanan transportasi online memberikan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para mitra pengemudinya, dengan total nilai Rp220 miliar.
“Kami berharap momentum ini mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Kuartal pertama 2026 harapannya tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu, sekitar 5,5 persen,” ujar Menko Airlangga.
Selain memperkuat konsumsi, Menko Airlangga juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap produksi dalam negeri. “Produksi dalam negeri juga harus dilindungi, karena semua negara mencari market yang besar. Indonesia dengan 287 juta penduduk merupakan market terbesar di ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.
Baca juga: Diklaim Sukses Tahun 2025, Paket Stimulus Ekonomi Dilanjutkan Tahun Ini
Genjot belanja pemerintah
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sejak awal tahun pemerintah menggenjot belanja negara.
Sampai akhir Februari, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9 persen (yoy) dengan porsi terbesar belanja pemerintah pusat Rp346,1 triliun (tumbuh 63,7 persen), sisanya transfer ke daerah.
Sementara penerimaan negara mencapai Rp358 triliun (tumbuh 12,8 persen), dengan pajak sebagai pendorong utama dengan pertumbuhan 30,4 persen menjadi Rp 245,1 triliun. “Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 tumbuh 30 persen, dan ini akan stabil terus ke depan,” kata Purbaya.
Karena belanja lebih besar daripada penerimaan, per akhir Februari anggaran pemerintah mencatat defisit Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Masih sangat jauh di bawah target defisit di APBN sebesar 2,68 persen.