Struktur perdagangan Indonesia menawarkan potensi kuat untuk memperluas transaksi lintas negara dengan mata uang lokal, karena sebagian besar mitra dagang utama Indonesia merupakan negara dengan ekonomi non-dolar.

Tercermin dalam surplus perdagangan yang konsisten mencapai sekitar USD1,27 miliar pada Februari 2026, terutama didorong oleh ekspor non-minyak dan gas seperti batubara, minyak sawit, serta besi dan baja.

Saat ini, partisipasi BUMN Indonesia baru mencapai 10-19 persen dari total transaksi lintas negara dengan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT). Jadi, ruang untuk meningkatkannya masih sangat besar.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral, meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, yang pada ujungnya mengurangi volatilitas nilai tukar dengan dolar AS sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi.

Ferry menyebutkan, kerangka LCT Indonesia terus berkembang sejak diluncurkan pada 2018. Pemanfaatannya telah meluas ke berbagai sektor utama, termasuk manufaktur, listrik dan gas, transportasi, perdagangan, dan jasa. Hal ini menunjukkan peran LCT sebagai instrumen nyata untuk memperkuat rupiah dan mendukung kegiatan sektor riil.

Pada 2025, kerangka LCT telah diimplementasikan dengan 6 mitra utama: Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Kerja sama juga diperkuat melalui perluasan dan peningkatan pengaturan bilateral yang mencerminkan kemajuan signifikan guna memperdalam kerja sama keuangan regional dan mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas.

Hasilnya, transaksi LCT menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam nilai, partisipasi, dan adopsi pasar. Pada Januari–Februari 2026 saja, nilai transaksi mencapai sekitar (ekuivalen) USD8,45 miliar (sekitar Rp143 triliunan dengan kurs Rp17.000), jauh lebih tinggi dibanding Januari-Februari 2025 sebesar USD3,21 miliar.

“Pertumbuhan ini didukung peningkatan jumlah pengguna yang mencapai 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan, jauh di atas rata-rata bulanan tahun 2025 sebesar 9.720 pengguna,” kata Deputi Ferry dalam sambutannya mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara “Bank of China Multilateral Business Dialogue” di Jakarta, Jumat (10/4/2026), sebagaimana dikutip keterangan Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Transaksi Lintas Negara dengan Mata Uang Lokal Melesat, Tapi di ASEAN Masih Kecil

LCT memungkinkan transaksi lintas batas diselesaikan langsung dalam mata uang lokal, tanpa bergantung pada mata uang utama seperti dolar AS. Implementasi LCT didukung tiga komponen utama: fleksibilitas Foreign Exchange Administration (FEA), Mekanisme Pengawasan dan Pemantauan, serta Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan LCT, Pemerintah Indonesia telah membentuk Gugus Tugas LCT Nasional yang terdiri dari 10 Kementerian dan Lembaga. Gugus tugas ini memperkuat koordinasi, mendukung pengembangan kebijakan, dan mempercepat adopsi transaksi mata uang lokal, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor.

Melalui LCT juga, pemerintah berkomitmen menyediakan fasilitas, insentif, dan proses yang disederhanakan bagi pelaku bisnis, guna meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional.

“Pengembangan LCT merupakan langkah konkret dan strategis menuju peningkatan efisiensi, pengurangan kerentanan eksternal, dan penguatan kerja sama keuangan multilateral,” pungkas Deputi Ferry.

Hadir dalam acara bertema “Enhancing the Efficiency from Local Currency Transaction (LCT) to Accelerate Multilateral Trade and Investment” itu, antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan, Executive Vice President of Bank of China Jun Yang, Vice Executive Chief of Bank of China Hong Kong Li Tong, serta Country Manager of Bank of China Jakarta Sun Shangbin.