Menkeu: Hingga Triwulan III Kinerja Fiskal Terjaga, APBN Kredibel
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga akhir September tetap terjaga di tengah meningkatnya indikator volatilitas dunia. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Menkeu menyampaikan, pelaksanaan APBN hingga September 2026 masih on track. Penerimaan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN, sementara belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu.
Dengan capaian tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sejalan dengan desain defisit APBN 2026 yang telah ditetapkan sejak awal tahun.
“Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal, sejak ditetapkan didesain untuk defisit. Nah, defisitnya kalau bulan lalu 0,9 persen, per akhir September 1,2 persen,” kata Menkeu Suahasil sebagaimana dikutip keterangan Kemenkeu.
Pemerintah dan DPR menyepakati target defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Pembengkakan belanja negara untuk subsidi dan kompensasi karena kenaikan harga energi dunia, diproyeksikan membuat defisit APBN 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB, amsih di bawah batas maksimal defisit 3 persen PDB.
Dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp240,1 triliun, tumbuh 8,5 persen, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau melesat 41,7 persen secara tahunan.
Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari APBN. Belanja tersebut antara lain mendukung program prioritas pemerintah, layanan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta subsidi dan kompensasi energi.
Pemerintah memastikan pelaksanaan belanja terus dipantau agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Menkeu: Agustus 2026 Penerimaan Negara Tumbuh 25,4 Persen, Utang on Track, Defisit Terjaga
Utang
Selama periode yang sama (hingga akhir September 2026), pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun, atau 59,4 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Menteri Suahasil memastikan, realisasi pembiayaan utang juga berjalan sesuai rencana atau on track. Pemerintah terus memperhitungkan kebutuhan kas negara sekaligus mencermati perkembangan pasar keuangan di tengah dinamika ekonomi global.
“Pembiayaan utang juga terjaga on track,” katanya. Dari total pembiayaan tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto menjadi penopang utama dengan realisasi Rp497,5 triliun. Setara 62,2 persen dari target penerbitan SBN neto sepanjang 2026 sebesar Rp799,5 triliun.
Sementara pembiayaan melalui pinjaman secara neto negatif Rp3,2 triliun, kendati pemerintah menargetkan pembiayaan pinjaman neto Rp32,7 triliun dalam APBN 2026.
Dengan demikian, realisasi pembiayaan utang hingga akhir September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2025 sebesar Rp 502,9 triliun.
Meski demikian, penerbitan SBN secara neto meningkat sekitar Rp26 triliunan dibandingkan Januari-September 2025 yang tercatat sebesar Rp 471,4 triliun.
Menkeu menyatakan, pemerintah tidak sembarangan menerbitkan surat utang atau SBN. Kondisi pasar obligasi dan perkembangan ekonomi global menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu penerbitannya. “Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan utang pemerintah tetap dilakukan secara terukur dengan memperhatikan keseimbangan antara efisiensi biaya dana dan risiko pembiayaan.
Selain itu, koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Baca juga: Menkeu Suahasil: Pesan Presiden, APBN Harus Mampu Biayai Program Prioritas Pemerintah
Lebih luas lagi, Menkeu Suahasil menjelaskan, pengelolaan APBN membutuhkan keseimbangan yang berkelanjutan antara penerimaan dan belanja.
Kenaikan harga minyak misalnya, dapat meningkatkan penerimaan dari sektor migas, tapi sekaligus menambah kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi energi. Karena itu, pemerintah terus mengelola berbagai perkembangan tersebut agar dampaknya terhadap kondisi fiskal tetap terkendali.
Selain itu, kredibilitas juga menjadi modal utama untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap Indonesia, terutama ketika suku bunga global masih tinggi dan volatilitas pasar keuangan meningkat.
Pemerintah akan terus memperhatikan kondisi pasar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, dengan tetap menjaga kehati-hatian dan fleksibilitas dalam penerbitan SBN sehingga imbal hasil (yield)-nya terkontrol.
“Yang paling penting dalam menahan spread (yield) ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini poin utama saya dalam mengelola APBN. APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya. Dan ini adalah modal kita,” tegas Menkeu.