Permintaan Rumah Payah, Realisasi KPR FLPP Pengembang Himperra Baru 51 Persen
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat sinergi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), guna mempercepat realisasi penyaluran subsidi pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026.
Kolaborasi difokuskan pada optimalisasi pasokan rumah siap huni, percepatan proses pembiayaan di bank penyalur KPR, serta perluasan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam sambutannya pada Rakernas Himperra 2026 di Batu, Jawa Timur, Sabtu (10/10/2026), Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, realisasi FLPP per 9 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB baru mencapai 178.211 unit atau 50,92 persen dari target 350.000 unit.
BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta bank penyalur KPR FLPP, disebut Heru telah memperkuat koordinasi melalui pembentukan satuan tugas percepatan realisasi dalam sisa waktu pelaksanaan program tahun ini.
Koordinasi diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan, memetakan potensi pasokan dan permintaan rumah subsidi berdasarkan wilayah, serta memastikan calon debitur (MBR) yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan proses pembiayaan pembelian rumah hingga akad kredit.
Salah satu strategi yang ditekankan, adalah sosialisasi dan pemasaran langsung di lokasi perumahan, terutama pada kawasan dengan ketersediaan rumah yang masih tinggi.
Pengembang bersama bank penyalur didorong menjangkau berbagai segmen calon konsumen. Mulai dari ASN, pelaku UMKM, pekerja swasta, hingga pengemudi ojek daring. Pendekatan ini diharapkan mempertemukan pasokan rumah dengan calon penerima potensial secara lebih efektif.
Baca juga: Penjualan Rumah Subsidi Anjlok, Himperra Usul Sebagian Dana Bedah Rumah Dialihkan ke FLPP
Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, Heru menyebut terdapat 39.524 proses permohonan pembiayaan KPR FLPP yang tersebar dalam sejumlah tahapan. Mulai dari pemeriksaan subsidi, analisis kredit, penerbitan SP3K, proses trilogi, hingga akad kredit.
BP Tapera mendorong bank penyalur dan pengembang menindaklanjuti setiap tahapan tersebut secara aktif, termasuk melengkapi dokumen dan menyelesaikan kendala administrasi agar permohonan yang memenuhi syarat dapat segera berlanjut ke akad.
“Angka tersebut merupakan potensi proses yang masih berjalan, bukan realisasi akad KPR FLPP yang telah tercapai,” kata Heru dikutip dari keterangan BP Tapera, Minggu (11/10/2026).
Ia kembali menyebut sejumlah tantangan pengembangan rumah subsidi yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Yaitu, persoalan lahan yang berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta kenaikan biaya pembangunan dan transportasi.
“BP Tapera membuka ruang koordinasi dengan Himperra dan pemerintah daerah, untuk memetakan persoalan tersebut serta mengupayakan penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Heru.
Realisasi KPR FLPP pengembang anggota Himperra sendiri hingga 9 Oktober 2026, baru mencapai 24.454 unit dari target asosiasi sebesar 47.182 unit, atau 51,83 persen.
“Penjualan rumah subsidi tahun ini terus terang anjlok cukup dalam, karena daya beli MBR yang melemah. Demand-nya bikin pusing (karena begitu lemah). Karena itu perlu keberpihakan pemerintah yang lebih kuat lagi (untuk mendukung MBR bisa punya rumah),” kata Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono di sela-sela rakernas.
Baca juga: BP Tapera Proyeksikan Realisasi FLPP Tahun Ini 210.100 Unit
Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah yang lebih kuat itu, Himperra mengusulkan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah untuk 100.000 unit (dari target 400.000 unit), dialihkan ke skema FLPP.
“Insentif Rp20 juta per rumah (dalam program bedah rumah), bisa dipakai untuk mengurangi harga rumah FLPP. Jadi, memperkuat kemampuan MBR dalam membeli rumah subsidi, terutama MBR berpendapatan paling rendah yang menghadapi keterbatasan dalam membayar uang muka dan angsuran,” terang CEO Riscon Group tersebut.
Himperra berharap, tambahan insentif tersebut dapat membantu meningkatkan penyerapan FLPP yang ditargetkan mencapai 350.000 unit hingga akhir tahun ini.