Utang Luar Negeri (ULN) RI Tumbuh Makin Tinggi, Tapi ULN Pemerintah Stabil
Bank Indonesia (BI) melalui Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso melaporkan, Kamis (15/10/2026), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2026 tercatat sebesar USD459,3 miliar, atau tumbuh 5,6 persen secara tahunan (yoy). Lebih tinggi dibanding pertumbuhan ULN Juli 2026 sebesar 4,9 persen (yoy).
Peningkatan ULN RI itu dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral (BI), di tengah ULN swasta yang masih terus terkontraksi (minus)
Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2026 tercatat sebesar USD220,9 miliar, tumbuh 3,3 persen (yoy) atau relatif stabil dibanding Juli 2026 yang tumbuh 3,2 persen (yoy).
Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Menurut BI, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi. Antara lain untuk mendukung sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,7 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,4 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Sedangkan peningkatan ULN bank sentral (dari USD41 miliaran pada Juli 2026 menjadi sekitar USD42,8 miliar pada Agustus 2026), terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen (asing) pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan strategi operasi moneter pro-market untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Sementara ULN swasta pada Agustus 2026 tercatat sebesar USD195,6 miliar, alias masih terkontraksi (minus) 0,8 persen (yoy), dibanding -1,2 persen pada Juli 2026.
Perkembangan tersebut didorong penurunan ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations), yang masing-masing mengalami kontraksi 0,8 persen (yoy) dan 0,6 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.
Baca juga: Asing Ramai-Ramai Lepas SBN, Utang Luar Negeri RI Susut Rp132 Triliun, Rasio Utang Menurun
BI mengklaim, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,9 persen pada Agustus 2026, dan didominasi ULN jangka panjang.
“Sejalan dengan itu, posisi ULN pemerintah juga tetap sehat. Tercermin pada hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. ULN swasta juga didominasi utang jangka panjang,” kata Ramdan.
BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN, sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.