Program Reformasi Agraria Dipercepat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) punya peran strategis dalam pembangunan khususnya bidang perumahan nasional. Kementrian harus menjamin tanah dan tata ruang wilayah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Terkait dengan hal itu Kementrian ATR/BPN tengah melakukan reformasi agraria dan tata ruang untuk mendapatkan formulasi yang lebih berkeadilan.
“Ada tiga program strategis di tahun 2016-2019, yaitu percepatan legislasi aset tanah, pengadaan tanah untuk pembangunan rumah bersubsidi, dan proyek strategis di bidang infrastruktur,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) di Jakarta, Senin (26/9).
Sofyan menjelaskan percepatan legislasi aset mencakup 23,2 juta bidang tanah dan lahan untuk pembangunan lima juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di bidang infrastruktur mencakup pengadaan tanah untuk 12 kawasan ekonomi khusus (KEK), 15 kawasan industri, 24 bandar udara, 7.338 km jalan tol, 3.258 km rel kereta api, 78 unit stasiun bahan bakar gas dan 2 kilang minyak, dan untuk pembangkit listrik 35 ribu MW.
Masih ada sejumlah program reformasi agraria yang menjadi focus Kementrian ATR/BPN, yaitu sertifikasi lahan transmigrasi, tanah aset masyarakat, tanah terlantar, dan tanah pelepasan kawasan hutan. “Kami menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan sertipikasi seluruh bidang tanah,” pungkasnya.