Apersi: Tangki Septik Jelek Saja Bisa Nyampe ke Presiden

Cepatnya penyebaran informasi di era internet ini berimbas juga pada pengembangan rumah murah bersubsidi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak April 2015. Hingga kini berbagai regulasi terus diperbaiki agar program rumah murah itu bisa diterima kalangan yang berhak.

Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesai (Apersi) Endang Kawidjaja, sekarang berbagai permasalahan remeh yang sangat teknis terkait pengembangan rumah murah itu bisa langsung sampai ke Presiden.

“Bayangkan saja, ada septic tank yang kualitasnya jelek bisa langsung sampai ke Jokowi dan oleh Jokowi diteruskan ke menterinya. Kita mengakui memang kerap ada masalah, tapi yang seperti ini kan terlalu teknis dan pemerintah langsung merespon dengan menambah-nambah aturan yang membuat suplai rumah murah jadi makin sulit,” katanya saat berbicara di outlook bisnis properti 2018 yang diselenggarakan rumah.com di Jakarta, Kamis (19/10).

Yang dimaksudnya adalah aturan baru mengenai penerapan sertifikat laik fungsi (SLF) untuk pembangunan rumah murah sebelum diserah-terimakan. Pengembang baru akan menerima pembayaran rumah yang dibeli secara kredit dari bank bila rumahnya sudah mendapat SLF. Sebelumnya SLF hanya diwajibkan untuk bangunan tinggi (high rise) seperti apartemen.

“Saya juga bangun apartemen di Cakung (Jakarta Timur). Untuk mengurus SLF-nya butuh 2,5 tahun. Bahkan teman yang lain ada yang sampai lima tahun. Kalau ini diterapkan di rumah murah, menurut saya agak berlebihan dan bisa menghambat suplainya. Pemerintah  terlalu khawatir, lalu membuat aturan yang ujungnya malah merugikan MBR,” ujarnya.