Menhub: Kurang Komitmen Pemda Kembangkan Transportasi Publik
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah pusat terus mendorong percepatan penggunaan bus listrik untuk transportasi publik di wilayah perkotaan. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasinya di lapangan. Salah satunya, belum optimalnya komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan transportasi publik di daerah masing-masing, dan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung bus listrik seperti charging station atau SPKLU.
“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan transportasi yang rendah emisi demi peningkatan kualitas udara. Karena itu kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik melalui penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan. Hanya saja dukungan pemda belum optimal. (Padahal), pemerintah pusat dan pemda punya tanggung jawab yang sama menyelenggarakan angkutan publik yang ramah lingkungan,” kata Menhub dalam acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide yang diselenggarakan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Menteri Budi Karya menjelaskan, jangankan transportsi publik berbasis listrik, angkutan publik yang konvensional pun umumnya pemda belum antusias mengembangkannya. Itulah kenapa upaya pemerintah pusat merealisasikan transisi bus konvensional ke bus listrik tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tantangan lain pengembangan transportasi publik berbasis listrik atau e-mobility, harga busnya yang mahal. Mencapai dua kali lipat bus konvensional. Salah satu faktor yang membuat bus listrik mahal adalah baterainya. “Karena itu saya berharap ITDP atau pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset yang memungkinkan kita memperoleh baterai dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Baca juga: Menhub dan Polri Akan Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata
Menhub menyebutkan, pemerintah berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024. Antara lain melalui pengembangan transportasi publik berbasis listrik. Saat ini sudah ada Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Kementerian Perhubungan juga sedang menyusun Road Map Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT (bus rapid transit) di Indonesia.
Implementasinya yang sudah berjalan, angkutan perkotaan dengan skema BTS (buy the sevice) menggunakan armada listrik di Bandung (8 Bus) dan Surabaya (14 Bus). Kemudian Mastran di Medan dan Bandung yang akan menggunakan bus listrik. Dalam acara itu Menhub menerima hasil studi ITDP Indonesia mengenai Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan. Dokumen studi diserahkan Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang, disaksikan CEO ITDP Heather Thompson dan Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus.
Studi ITDP itu mencakup penilaian tentang kesiapan elektrifikasi transportasi publik, kesiapan adopsi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, serta faktor mendesak lain seperti polusi udara dan kemacetan di 98 wilayah perkotaan di Indonesia. Studi itu disebut sebagai bentuk dukungan ITDP kepada pemerintah cq Kementerian Perhubungan, dalam rangka mencapai target 90 persen elektrifikasi transportasi publik pada tahun 2030. “Hasil studi ini sangat bermanfaat karena dapat membantu kami dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur, dan regulasi yang mendukung elektrifikasi transportasi publik,” pungkas Menhub.