Menkeu: Realisasi Pendapatan Negara Lampaui Target, Defisit Sesuai Target Awal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tahun 2024 merupakan tahun yang berat, karena di setiap triwulan selalu ada dinamika yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.
Menkeu menyatakan hal itu dalam konferensi pers realisasi APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025), yang kemudian diunggahnya dalam akun Instagram resmi @smindrawati pada hari yang sama.
Triwulan satu 2024, Menkeu menyebut ada El Nino dan dan disrupsi rantai pasok, yang memicu kenaikan harga pangan dan inflasi volatile food (bahan pangan bergejolak) yang mencapai 10,3 persen.
Untuk meredamnya, pemerintah melakukan extra effort guna melindungi daya beli masyarakat melalui belanja tambahan berupa bantuan pangan beras, bantuan pangan nontunai, BLT mitigasi risiko pangan, dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP).
Triwulan dua, kondisi ekonomi belum membaik tapi tensi geopolitik di Timur Tengah makin memanas, memicu lonjakan harga minyak.
Hal itu membuat bank sentral AS The Fed menunda pemangkasan bunga acuan Fed Fund Rate (FFR), yang memberi tekanan luar biasa pada sektor keuangan hingga terjadi pelarian modal asing dan pelemahan mata uang banyak negara termasuk rupiah Indonesia.
“Dengan tekanan yang terus berlanjut itu, penerimaan negara sempat terkontraksi (minus) 6,2 persen secara tahunan (yoy),” kata Menkeu.
Triwulan tiga, tensi geopolitik masih mendominasi, kondisi ekonomi Tiongkok yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia belum membaik, namun The Fed melakukan pemangkasan FFR pertama kali sejak 2020 sebesar 50 bps.
Triwulan empat, tekanan sudah bisa dikelola dan risiko terhadap ekonomi diminimalkan. Dalam situasi banyak negara menjadi korban pelemahan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh (resilien).
“APBN tetap terjaga sehat dan kredibel. Meskipun penerimaan pajak mengalami tekanan, kita bisa recover kembali,” ujar Menkeu.
Penerimaan pajak 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun, atau 97,2 persen dari target dalam UU APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun.
Realisasi penerimaan pajak itu lebih tinggi dari laporan semester I-2024 yang ditargetkan Rp1.921,9 triliun. “Penerimaan pajak itu tidak mencapai target awal, tapi lebih baik dari laporan semester kita,” ucap Sri Mulyani.
Juga tidak mencapai target penerimaan bea dan cukai senilai Rp300,2 triliun, lebih rendah dari target dalam UU APBN 2024 sebesar Rp321 triliun, namun lebih tinggi dari target laporan semester I-2024 sebesar Rp296,5 triliun.
Baca juga: IMF: Transformasi Ekonomi Indonesia Luar Biasa, Tapi Pertumbuhan 2024-2029 Akan Stagnan di 5 Persen
Sebaliknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 5,4 persen mencapai Rp579,5 triliun. Melampaui target dalam UU APBN 2024 dan laporan semester I-2024 masing-masing sebesar Rp492 triliun dan Rp549,1 triliun.
Dengan tiga penerimaan negara itu ditambah hibah Rp30,3 triliun, pendapatan negara 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun, 101,4 persen dari target atau tumbuh 2,3 persen dibanding APBN 2023 yang tercatat Rp2.783,9 triliun.
Sedangkan belanja negara 2024 mencapai Rp3.350,3 triliun, 100,8 persen dari pagu atau tumbuh 7,3 persen yoy.
Dengan demikian APBN 2024 defisit Rp507,8 triliun, setara 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit itu lebih kecil dibanding laporan semester I-2024 yang memperkirakan defisit APBN 2024 meningkat menjadi 2,7 persen PDB, karena mengakomodasi berbagai program pemerintahan baru.
“Defisit APBN akhirnya turun ke level yang sama dengan yang kita desain awal 2,29 persen. Ini landasan yang baik menyongsong pelaksanaan APBN 2025 yang pasti juga akan penuh dinamika yang harus terus diantisipasi,” tutup Menkeu.