Menkeu Akan Terbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan untuk Biayai Program 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia (BI) yang berkomitmen memberikan dukungan fiskal dan moneter terhadap Program 3 Juta Rumah.
Menteri Ara menyampaikan apresiasi itu dalam rapat lanjutan mengenai rencana BI meningkatkan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan rakyat, melalui pengurangan penempatanm cadangan likuiditas atau Giro Wajib Minimum (GWM) bank di BI.
Rapat dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dihadiri antara lain oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun.
“Sesuai janji kemarin (Rabu, 19 Februari 2025), kami langsung rapat membahas tindak lanjut pertemuan. Hari ini saya mendapat dukungan yang luar biasa besar dan cepat dari Bank Indonesia dalam mencapai Asta Cita di bidang perumahan,” kata Ara seperti dikutip keterangan resmi Kementerian PKP.
Menteri PKP menjelaskan, BI sangat membantu dalam dua minggu terakhir berupa berkoordinasi dengan Kementerian PKP terkait pembiayaan program 3 juta rumah, yang menjadi bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mengoptimalkan peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung pendanaan program 3 juta rumah. Untuk itu Menteri PKP mengucapkan terima kasih kepada Gubernur BI, Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri BUMN atas komitmen yang diberikan.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan dukungan penuh terhadap program perumahan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.
“Sebagai bagian dari NKRI, Bank Indonesia mendukung penuh program-program dalam asta cita dari segi kebijakan dan pendanaannya, karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dukungan pendanaan BI tentu saja berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, antara lain sektor perumahan, hingga Rp80 triliun,” katanya.
Baca juga: BI Naikkan Insentif Likuiditas untuk Sektor Perumahan Jadi 5 Persen Mulai 1 April 2025
Selain insentif likuiditas, Gubernur BI menyebutkan, bank sentral juga akan membantu pendanaan program 3 juta rumah melalui pembelian SBN di pasar sekunder untuk kemudian dananya bisa dipakai pemerintah untuk program perumahan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan, untuk mendukung program tiga juta rumah. Penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk membantu mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.
Menkeu menjelaskan, saat ini instrumen fiskal yang telah berjalan untuk mendukung program 3 juta rumah adalah anggaran subsidi FLPP, yang disalurkan oleh BP Tapera melalui bank-bank penyalur KPR subsidi dengan skim FLPP.
Tahun ini alokasi anggarannya mencapai Rp28 triliun untuk 220.000 rumah MBR. Selain itu Kemenkeu juga menambah penyertaan modal negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk mendukung pembiayaan rumah subsidi.
Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendukung program 3 juta rumah, merupakan contoh kerja sama yang baik antara otoritas fiskal dan moneter yang diharapkan dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita akan terus men-develop berbagai kreasi financing yang nanti akan kita kembangkan bersama, sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif, memiliki daya dukung yang lebih besar tidak hanya untuk perumahan, tapi juga sektor lain,” tegas Sri Mulyani.